FAGI Jabar Nilai Penghapusan Sistem Zonasi PPDB Bukan Solusi

“Secara regulasi, sistem zonasi melanggar karena undang-undang jelas Pasal 28 jelas bahwa setiap warga negara bebas tinggal dimana saja, juga untuk mendapatkan pendidikan dimana saja. Maka ketika masyarakat berpindah domisili, mengakali. Secara hukum tidak melanggar, karena dijamin. Jadi silakan mengganti, tapi harus tegas dengan sanksi. Kalau tidak, tetap akan diakali,” tuturnya.

Selain itu, dia mengatakan kecurangan yang terjadi di sistem zonasi lantaran belum terpenuhinya jumlah sekolah negeri khususnya SMA. Sehingga upaya mengakali sistem terpaksa harus dilakukan, karena pilihan lain yakni sekolah swasta dinilai belum sama kualitasnya dengan sekolah negeri.

Dia mencontohkan, seperti di Kota Bandung ada disparitas yang jauh antara jumlah SMP dengan SMA atau SMK. Sehingga lulusan dari SMP tidak maksimal dapat tertampung, sementara opsi pilihan sekolah swasta dinilai kurang menjanjikan.

Baca Juga : Pasca Bentrokan, Camat Coblong Pastikan Situasi Terkendali dan Kondusif 

“Kelemahan zonasi, tidak semua kecamatan punya sekolah. Maka dari itu, kewajiban pemerintah untuk menambah sekolah baru. Contoh di Bandung saja, jumlah SMP sampai 75. Tapi SMA hanya 27 dan SMK 16 sekolah. Ada disparitas yang jauh disini. Jadi harus ada percepatan pembangunan sekolah baru,” tuturnya.

Iwan berharap, apapun kebijakan yang bakal diambil pemerintah kelak. Diharapkan mampu menjadi win-win solution bagi semua pihak dan tentunya harus dilaksanakan secara tegas, sehingga tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang terjadi di masa mendatang.

“Harapan kami, pemerintah harus tegas kepada semua pelaku kecurangan. Supaya pendidikan kita dapat berjalan baik,” harapnya.

Baca Juga : Sidang Perdana, Panji Gumilang dan Ridwan Kamil Kompak Absen

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tengah mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi, meski diakuinya perlu ada kajian lebih lanjut guna mengurai persoalan tersebut.