Kecewa UU Cipta Kerja Disahkan, Buruh FSPMI KBB Bakal Lakukan Tindakan Ini
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Bandung Barat atau FSPMI KBB kecewa dengan langkah DPR yang telah mengesahkan UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh.
Selain itu, lanjut dia, dicabutnya Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang pemotongan upah 25 persen.
"Bagi kami itu kado terburuk di bulan Ramadan ini apalagi jelang Idul Fitri," ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya pun bakal mengajukan Judicial Review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang akan dilakukan pada 15 April 2023 mendatang.
Baca Juga : Polsek Andir Amankan Puluhan Motor Milik Kelompok Bermotor Meresahkan di Bandung
"Gugatan yang akan dimasukkan ada dua gugatan, yakni uji materiil dan uji formil," ucapnya.
Terkait dengan uji materiil terhadap UU Omnibus law atau Cipta Kerja ini, sebut dia, ada sembilan poin yang dipermasalahkan buruh, diantaranya soal upah minimum yang kembali pada rezim upah murah.
Selain itu, outsourcing dibebaskan semua jenis pekerjaan, karyawan bisa dikontrak berulang-ulang tanpa periode kontrak, pesangon yang rendah, PHK yang dipermudah dan pengaturan jam kerja yang membuat buruh lelah.
Baca Juga : Edukasi Tangkal Berita Hoaks, PWI KBB Hadirkan Pesantren Jurnalistik
"Termasuk pengaturan cuti dan waktu istirahat, tenaga kerja asing, hingga dihapusnya beberapa sanksi pidana," tandasnya.*** (agus satia negara)
Halaman :
