Ketua Dewan Tantang Buka Data, Ini Kata Pihak Budpar Kabupaten Cirebon Soal Raperda Riparkab

INILAHKORAN, Cirebon - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon,  Mohamad Luthfi menantang Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar), Abraham Mohamad soal Raperda Riparkab. 

Luthfi meminta Abraham untuk membuka dokumen dan menunjukan dimana saja lokasi kawasan strategis pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon.

"Silahkan tanya kepada Pak Abraham Kadis Budpar, dimana itu kawasan strategis pariwisata. Coba, suruh dia buka dokumennya,"  ungkap Luthfi, Rabu, 24 Januari 2024.

Baca Juga : Kolaborasi Bersama Pemkab Garut, JobStreet Express Sukses Jaring Ribuan Pelamar Kerja

Luthfi menyebutkan, kenapa dia mengungkapkan masalah tersebut. Hal itu karena sebelumnya dituding Abraham, telah menyandera draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Isinya tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) atau Rencana Induk Pariwisata Kabupaten (Riparkab).

Dia mengakui, Raperda sebetulnya sudah selesai dibahas sejak tahun lalu. Pihaknya tinggal  pengesahan saja. Namun kendalanya, masih menunggu selesainya pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).  Sedangkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Gebang, overlay dengan RTRW Provinsi. Sementara  draf RTRW Kabupatennya sendiri  berbeda. Padahal, RDTR adalah turunan dari RTRW.

"Untuk itu RDTR Kecamatan Gebang kita hold dulu. Kami menunggu kesepakatan pembahasan leading sektor, baru RDTR disesuaikan. Kalau Riparda kita sahkan, terus nanti ada penyesuaian lagi kan harus kerja duakali," ungkap Luthfi.

Baca Juga : Bawaslu Garut Tidak Temukan Pidana Pemilu Kasus 14 Anggota Satpol PP

Luthfi mengaku, ada kaitan antara RTRW dengan Riparkab. Karena kawasan strategis pariwisata ditetapkan dalam RTRW. Sementara dasar dari penetapan kawasan strategis pariwisata, untuk payung di bawahnya. Jadi, RTRW merupakan mimpi Cirebon di masa-masa yang akan datang. Untuk itulah, harus dituangkan ke dalam Riparkab.