Komisi II Minta Pemkot Maksimalkan Pendapatan Daerah dari BUMD

INILAHKORAN, Bogor - Komisi II DPRD Kota Bogor memulai pembahasan KUA-PPAS 2024 dengan menggelar rapat kerja bersama mitra kerja pada Selasa 8 Agustus 2023 sore.

Dengan kondisi keuangan daerah yang masih minus, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan meminta Pemerintah Kota Bogor untuk memaksimalkan sektor pendapatan daerah dari deviden yang diberikan oleh BUMD yang ada.

"Ya, bagi BUMD yang sudah mendapatkan PMP, agar lebih kreatif, inovatif dalam mencari terobosan-terobosan yang dapat lebih meningkatkan PAD dan dalam memberi pelayanan masyarakat yang lebih maksimal," ungkap Anita dalam keterangan tertulis pada Rabu (9/8/2023) pagi.

Anita menjelaskan, dengan terus berbenah sambil mencari ide-ide baru untuk dapat memajukan Perumda ini dapat sejalan dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

"Dengan tren pendapatan yang positif naik terus perlahan-lahan, memberi rasa optimis bahwa semua Perumda akan maju,” terang politisi partai Demokrat ini.

Anita juga menyinggung soal pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang harus ditingkatkan lagi di 2024. Ia pun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk kembali menyisir wajib pajak (WP) yang masih menunggak pajak, terutama untuk pajak bumi dan bangunan dan pajak BPHTB.

"Untuk Bapenda agar dapat jemput bola menyisir para pembayar pajak terutama PBB dengan terus berkordinasi dengan baik dengan BPN dan melakukan pendekatan-pendakatan yang baik dengan masyarakat wajib pajak agar memiliki kesadaran untuk turut serta membangun Kota Bogor melalui pembayaran pajak," tegas Anita.

Anita meminta kepada seluruh SKPD Kota Bogor untuk terus saling berkomunikasi dan bersinergi agar target pendapatan dapat tercapai secara maksimal. Sebab jika melihat KUA-PPAS yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor, untuk 2024 Pemkot Bogor harus berpedoman kepada sektor pembangunan berkelanjutan yaitu peningkatan ekonomi, membangun sosial budaya masyarakat dan memperhatikan agar tidak merusak lingkungan.

"Dinas dan lembaga seharusnya selalu saling berkordinasi dan bersinergi dalam berbagai hal agar secara aturan tetap aman, secara pelayanan juga tetap baik dan meningkat. Pemakaian anggaran benar-benar tepat sasaran dalam membangun masyarakat dan Kota Bogor agar sejalan dengan pendapatan," pungkasnya. (Rizki Mauludi)