KPU dan Pemprov Teken Kesepakatan Dana Hibah Pilgub Jabar 2024

INILAHKORAN, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan penandatanganan berita acara (BA) kesepakatan dana hibah, untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil (Pilgub) Provinsi Jawa Barat yang dihelat pada November 2024 mendatang.

Dimana dana hibah, berdasarkan perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jawa Barat dengan KPU untuk Pilgub sekitar Rp1,1 triliun yang dicairkan secara bertahap. Yakni pada 2023 sebesar 40 persen dan sisanya 60 persen di 2024.

Penandatanganan yang dilakukan oleh Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni dengan Ketua TAPD Provinsi Jawa Barat, Mohammad Taufiq Budi Santoso, berlangsung di Ruang Ciremai, Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 7 November 2023. 

Dalam sambutannya, Ummi Wahyuni mengatakan, penandatanganan BA menjadi momentum yang menandai awal dari perhelatan Pilkada serentak di Jawa Barat 2024 mendatang. Bagi Ummi, proses untuk sampai pada tahapan ini sungguh tidak mudah sebab butuh pencermatan dan pembahasan ekstra untuk bisa menciptakan kesepakatan atau titik temu.

"Hari ini sungguh luar biasa setelah melewati proses yang panjang. Tapi itu bukan masalah sebab bagi kami, suksesnya sebuah pesta atau hajatan demokrasi berawal dari perencanaan anggaran yang baik," ujarnya.

Dia menambahkan, KPU tidak bisa bergerak dan bekerja sendiri dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Sehingga KPU membutuhkan support dari semua pihak dalam menyukseskan agenda lima tahunan tersebut, baik dari Pemprov maupun dari DPRD Jabar. 

Maka dari itu, Ummi meminta masukan masukan dari semua pihak tentang tahapan yang dilakukan oleh KPU. Terlebih di 2024, ada dua hajatan demokrasi yang harus digelar yakni Pemilu dan Pilkada serentak 2024. 

"Sebagaimana kita ketahui, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia yang mencapai lebih 35 juta. Makanya kami butuh masukan dari berbagai pihak," sambungnya.

Melalui teken kesepakatan ini, pihaknya berharap dapat menjadi awal bagi KPU untuk bisa melaksanakan hajatan Pilgub secara transparan, profesional dan sesuai harapan dari masyarakat Jabar.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman mengatakan, jika nilai dalam kesepakatan tersebut sudah objektif dan akuntabel. 

"Kami anggap bahwa anggaran nilai itu memang memberikan keluasan tapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Dengan catatan juga tanpa meninggalkan kualitas demokrasi kita," terangnya. 

Dia juga tidak menampik, jika Jabar merupakan provinsi yang sangat penting bagi Indonesia. Sehingga dari kesepakatan itu bisa dipastikan pesta demokrasi bisa terlaksana dengan kondusif, lancar dan damai termasuk pertanggungjawabannya.

Sedangkan Pj Sekda Jabar Mohammad Taufiq Budi Santoso berkomitmen mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Jawa Barat. Namun ia mengingatkan tiga hal penting untuk menilai kesuksesan tersebut.

Dia berharap, kontestasi Pilgub Jabar dapat berjalan sukses sehingga anggaran yang dikucurkan memberi manfaat bagi masyarakat.

"Pertama sukses pelaksanaan dalam hal ini penyelenggara, kedua adalah sukses administrasi dan sesuai tata kelola, serta ketiga adalah sukses pertanggungjawaban," ucapnya.

Usai penandatanganan berita acara ini, akan dilanjutkan pada penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serentak antara KPU Jabar, kabupaten dan kota dengan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat. (Yuliantono)***