Legislator Sayangkan Alokasi Bansos Tidak Merata

INILAHKORAN, Bandung – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyayangkan, alokasi anggaran yang disediakan dari APBD 2022 perubahan untuk bantuan sosial (bansos) tidak merata.

Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya fokus pada masyarakat nelayan dalam penyaluran bansos, sedangkan petani dan peternak cenderung terabaikan. Padahal menurutnya, dalam mencegah inflasi dan pemulihan ekonomi, stimulasi dari bansos harus diberikan secara merata guna membantu masyarakat.

“Kemarin saat pembahasan APBD 2022 perubahan, sempat dibahas bantalan untuk inflasi, karena ada perintah dari Kementerian Keuangan agar pemerintah daerah memberikan dua persen dari dana transfer umum, sebagai dana bantuan sosial untuk meredam inflasi. Tetapi ternyata disalurkan bagi nelayan saja, sekitar 34 ribu lebih nelayan yang akan dibantu. Tapi seperti petani, peternak dan UMKM tidak ada bantuan dari Pemprov,” ujarnya kepada INILAHKORAN, Rabu (9/11/2022).

Baca Juga : Atlet Jawa Barat Dominasi Timnas Squash 2022

“Itu sudah diajukan di Banggar, tapi kemudian ditolak eksekutif untuk menjadi bagian bantuan sosial untuk meredam inflasi. Padahal yang merasakan dampak ini tidak haya nelayan, tetapi semua profesi merasakan,” sambungnya.

Dia pun berharap, ada kajian ulang dari Pemprov terkait persoalan tersebut dalam membantu masyarakat, khususnya petani, peternak dan UMKM dalam menghadapi keseharian di tengah krisis, imbas dari pandemi Covid-19 dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

“Ini harus diperhatikan, karena harus ada program yang membantu di 2023 dan jangan hanya sekedarnya saja. Kita harap ini dapat menjadi bahan pertimbangan,” pungkasnya. (Yuliantono)***

Baca Juga : Ridwan Kamil: Kepemimpinan, Profesi yang Tidak Akan Pernah Hilang