MUJ Optimistis Hadapi Tantangan Baru Usai Ganti Nama
Seiring dengan adanya transformasi dari PT Migas Hulu Jabar menjadi PT Migas Utama Jabar (MUJ), maka semakin luas pula cakupan usaha yang harus dikelola.
“Kita berupaya agar penggunaan gas lebih massif dibanding sebelumnya. Kenapa ini penting? Sebab potensi gas kita sangat banyak ketimbang minyak. Bisa dibilang belum bisa disalurkan ke masyarakat dengan sangat baik. Buktinya hampir semua lapangan migas Pertamina, gas semua dibakar,” kata Sani.
“Berhubung sektor energi kita sifatnya sentralisasi, di pusat. Pak gubernur memperjuangkan itu, bagaimana sebagian energi ini harus di desentralisasi. Makanya ada MUJ, yang artinya gas kita usahakan sendiri termasuk distribusinya. Dengan PGN kita sudah MoU, Insyaa Allah kita sudah bisa jalan,” sambungnya.
Terkait penyertaan modal dalam pengembangan usaha, dia mengaku tidak dapat berharap banyak mengingat situasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jabar yang belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19. Lantaran fokus penanganan kesehatan, menjadi prioritas utama pada saat ini.
Baca Juga : Halo Warga Jabar Catat Tanggalnya, Ada 4000 Lowongan Kerja dari 58 Perusahaan di Job Fair Online
Kendati demikian, yang terpenting bagi MUJ saat ini kata Sani adalah otoritas yang diberikan Pemprov dalam pengelolaan sumber daya migas. Sebab dengan adanya kewenangan yang diberikan, perlahan kebutuhan anggaran untuk modal dengan sendirinya dapat terpenuhi seiring telah berjalannya usaha tersebut.
“Kita paham dengan kondisi sekarang untuk penyertaan modal, sesuatu yang berat karena banyak prioritas. Apalagi energi ini bukan sektor murah dan memang tetap butuh dukungan akan penyertaan modal. Terutama untuk bisnis yang lebih ke pelayanan ke masyarakat. Ini memang sudah kita sudah usulkan untuk bisa direalisasikan. Tapi di sisi lain kita juga memberikan deviden kepada Pemprov yang kurang lebih nilainya sama dengan yang kita butuhkan untuk penyertaan modal,” terangnya.
“Jadi sebenarnya uangnya sudah ada. Kita enggak minta aneh-aneh, karena yang penting dari BUMD itu bukan kekuatan modalnya tapi otoritasnya. Kerjasama dengan sejumlah pihak seperti PGN, Pertamina Retail untuk LPG, Pertamina Hulu Energi, adalah hasil dari otoritas kewenangan dari regulasi yang menjadi modal utama kita. Sebab pada dasarnya energi dikuasai negara dan kita di daerah ingin dilibatkan dalam pengelolaannya dan kita bersyukur karena bisa terealisasi,” tutupnya. (Yuliantono)***
Baca Juga : Berantas Hoaks Melalui Counter Narrative
Halaman :
