Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu 2024 Paling Rendah di Jabar

INILAHKORAN, Bandung - Pelaksana Harian (Plh) Asda III Setda Provinsi jawa barat Hening Widiatmoko mengungkapkan, kasus pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 paling rendah di Jabar.

Hening mengatakan, Pemprov Jabar mengantongi angka paling kecil ketimbang provinsi lain, mengenai pelanggaran netralitas ASN di pemilu 2024.

Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Sumasna kata Hening, dari hasil rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Denpasar, Bali dua pekan lalu. Jabar mengantongi angka paling rendah.

"Bahwa rapat di Bali sudah diumumkan jawa barat punya pelanggaran netralitas kecil sekali, kita punya 46.000 pegawai provinsi dan 300.000 pegawai ASN kabupaten/kota, tapi pelanggarannya sangat minim," ungkap Hening usai memimpin Evaluasi Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi jawa barat dan Pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2024 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 28 Februari 2024.

Menurutnya, pelanggaran yang terjadi di ASN jawa barat adalah kesalahan administratif. Dimana ada beberapa ASN di lingkup pendidikan yang maju sebagai calon legislatif, tapi tidak mengundurkan diri. 

"Jadi ketika ketahuan diproses lah untuk diajukan pemberhentian. Kebanyakan mereka dari lingkup dunia pendidikan, dan ada yang jelang pensiun. Kalau yang bersangkutan mengajukan pensiun, aman. Tapi rata-rata entah mereka lupa atau sengaja, tapi yang terjadi ujung fatalnya itu pelanggaran berat," terangnya.

Dia melanjutkan, angka pelanggaran administratif jumlahnya sekitar 20 kasus. Bila dibandingkan dengan jumlah ASN Jabar, angka ini kata dia terbilang kecil. 

Evaluasi juga mencatat, ada pelanggaran yang dikenai sanksi peringatan terkait postingan di sosial media ASN yang menunjukan ketidaknetralan. 

"Seolah-olah mendukung dan tidak netral. Tapi yang namanya netralitas itu harus bersih dan lepas dari semua nggak ada keterlibatan memihak salah satu, baik untuk Pilegnya atau Pilpres-nya," tuturnya.

Hening juga memastikan komitmen Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin untuk bersikap netral relatif dipatuhi oleh mayoritas ASN jawa barat.

"Alhamdulilah, di tingkat Pemprov kita secara berjenjang mengingatkan staf kita karena diimbau oleh Pak Pj kita punya kewajiban bersama, kita harus netral," imbuhnya.

Himbauan dan sikap netral Bey Machmudin ditindaklanjuti di internal organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing dan menjadi sebuah kebijakan bagi seluruh ASN.

"Alhamdulilah sejauh ini dipatuhi," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi jawa barat bersama semua elemen mendeklarasikan Jabar Anteng untuk pemilu 2024 yang aman, netral, tenang. Deklarasi Jabar Anteng dilakukan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung pada Sabtu 18 November 2023 silam.

Deklarasi ini dihadiri perwakilan seluruh pemda kabupaten dan kota, unsur TNI/Polri, forkopimda, partai politik, serta para tokoh masyarakat. Kata 'Anteng' sendiri akronim dari 'aman, netral, tenang'.

Bey Machmudin menekankan agar pegawai yang bekerja di lembaga pemerintahan untuk bersikap netral. 

"netralitas adalah kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi yang kita cintai. Saya mengajak seluruh elemen baik itu aparat negara, sipil maupun militer, di jawa barat untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam pemilu 2024," tandasnya. (Yuliantono)***