Pemkot Bandung dan Pemkab Bandung Barat Kompak Soroti Maraknya Kasus Perundungan di Dunia Pendidikan

INILAHKORAN, Bandung- Pemkot Bandung dan Pemkab Bandung Barat kompak menyoroti maraknya kasus Perundungan di Dunia Pendidikan. Terkait itu Pemkot Bandung akan mengumpulkan kepala Sekolah, sementara Pemkab Bandung Barat menyiapkan deklarasi serentak sebagai langkah melawan perundungan.

Sejumlah daerah di wilayah Bandung Raya khususnya Kota Bandung dan Bandung Barat menyiapkan langkah strategis dalam melawan perundungan di dunia pendidikan yang kian marak.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan, perilaku perundungan rawan terjadi di lingkungan pendidikan, dan  harus dicegah dengan melibatkan seluruh sivitas akademika. Kepala sekolah harus mengintensifkan pengawasan terhadap seluruh warga sekolah dan kondisi lingkungannya.

"Saya sangat prihatin dengan kejadian kemarin bahwa di Kota Bandung masih ada perundungan. Dalam waktu dekat saya akan mengundang kepala sekolah untuk setiap hari menjaga prilaku anak didiknya," kata Ema Sumarna, Senin 12 Juni 2023.

Menurut Ema, para kepala sekolah harus intensif mengawasi para pendidik dan anak didiknya selama kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung, termasuk saat jam istirahat.

Ema juga meminta para pendidik untuk menjalani evaluasi berkala setiap hari untuk mengetahui kendala dan kondisi saat KBM berlangsung. Dengan begitu, setiap masalah bisa dicari solusi terbaiknya.

Para pendidik sebaiknya tidak hanya menyampaikan materi-materi yang bersifat formal, tetapi juga memberikan edukasi mengenai moral dan etika terhadap anak didiknya. "Gadget bisa saja menjadi faktor pengaruh, karena meluasnya informasi dari gadget. Guru harus mengingatkan bagaimana kita bisa Arif dan bijak dalam menggunakan gadget," ucapnya.

Ema juga mengingatkan para orang tua untuk terus bersama-sama dengan para guru menjadi teladan dan mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan.
"Mendorong orang tua dan juga para tokoh agama untuk terus mengingatkan bagaimana terus mendidik anak untuk menjadi generasi yang lebih baik. Juga diingatkan untuk sikap perilaku supaya tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan, saat ini Disdik telah melakukan pendampingan kepada korban perundungan melalui tim roots dan tim pandawa. "Secara langsung kami Dinas Pendidikan ada tim roots atau tim anti perundungan dan tim Pandawa untuk melakukan pendampingan kepada orangtua dan siswa," kata Hikmat Ginanjar.

Dia menyebut, saat ini proses hukum terhadap pelaku perundungan masih terus berjalan. Para siswa bukan hanya tanggung jawab sekolah saja namun menjadi tanggung jawab bersama baik itu para orang tua, tokoh masyarakat. "Kita semua harus menjadi contoh yang baik bagi anak anak kita. Tim kami siap 24 jam bekerja melakukan pendampingan. Intinya sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan. Ini menjadi tanggung jawab semua," ucapnya. 

Keprihatinan terhadap aksi perundungan di sekolah juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Bandung Barat, Asep Dendih. 

Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya bakal segera merealisasikan program terkait upaya pencegahan yang dilakukan, yakni sekolah ramah anak. "Dalam waktu dekat kita mendeklarasikan sekolah ramah anak yang di dalamnya yaitu  terkait dengan sekolah itu bukan tempat kekerasan atau tempat buliying maupun intoleransi," katanya.

Tak hanya itu, Asep juga meminta agar pihak sekolah bisa lebih proaktif mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sambung dia, sejumlah upaya pencegahan harus terus dilakukan. "Seperti halnya meledek atau menghina kondisi tubuh atau fisik karena itu sudah masuk pada kategori body shaming," jelasnya.

"Guna mengantisipasi tindakan kekerasan seksual tentu pengawasan terhadap penggunaan gadget terutama siswa SMP memang perlu ditingkatkan. Misalnya, peredaran video porno dan lainnya," sambungnya.

Selain itu, Asep juga menilai, peran guru bimbingan konseling (BK) di sekolah memang dinilai cukup vital dalam menangani persoalan yang terjadi pada siswa."Minimal satu guru BK itu memangku 150 siswa jadi kalo sekolahnya ada 300 siswa ya berarti sekolah itu membutuhkan 2 guru BK gitu," sebutnya..

"Sementara itu, untuk siswa SD wali kelas merangkap sebagai guru BK dan sebagai guru kelas harus mempunyai kemampuan tersebut dalam menangani siswa," katanya.

Asep menegaskan, guru BK di sekolah tak hanya menangani peserta didik yang bermasalah. Lebih jauh dari itu, siswa yang tidak bermasalah pun harus mendapatkan treatment yang sama.

"Guru BK tuh bukan ditempatkan sebagai konsultan saja tapi dari preventifnya. Jadi siswa yang bermasalah atau yang tidak bermasalah pun harus ditreatment supaya yang tidak bermasalah nantinya," tukasnya.***(agus satia negara/yogo triastopo)