Pemkot Bogor Terapkan WFH Untuk ASN Berisiko Tinggi, Sisanya Tetap WFO

INILAHKORAN, Bogor - Pemkot Bogor memutuskan tidak menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) secara menyeluruh terkait penanganan polusi udara di Kota Bogor. 

Kebijakan WFH diterapkan bagi ASN yang memiliki resiko tinggi, seperti pegawai ibu hamil dan riwayat penyakit ispa serta kelompok rentan lainnya.

"Pemkot Bogor tidak menerapkan WFH secara menyeluruh dengan pertimbangan efektifitas kinerja pegawai. Kecuali bagi pegawai dengan resiko tinggi," ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya, Jumat 25 Agustus 2023.

Baca Juga : Sinergitas KPU dan TNI Jadi Salah Satu Kunci Sukses Pemilu 2024

Bima menjelaskan, kebijakan WFH tidak diterapkan lantaran kualitas udara di Kota Bogor dinilai tidak mengkhawatirkan. Hal ini berdasarkan data dan hasil rapat koordinasi mengundang peneliti dari IPB dan dinas terkait di lingkungan Pemkot Bogor.

"Kami rapat dua kali dengan mengundang peneliti dari IPB dan tadi dengan dinas terkait data-data menunjukkan memang di Kota Bogor situasinya belum terlalu mengkhawatirkan sebetulnya," terang Bima. 

"Memang kualitas udara memburuk, kadang kuning (warna untuk indeks kualitas udara yang tergolong sedang) kadang merah (tidak sehat), tapi secara keseluruhan situasinya belum membutuhkan kebijakan WFH," jelasnya.

Baca Juga : Aprilda Sapa Lima Ribu Pintu Rumah Warga Bogor Selatan

Bima membeberkan, terkait pencegahan dan menekan polisi udara, langkah yang dilakukan Pemkot Bogor yaitu, akan memberikan informasi penayangan melalui indikator tingkat polusi udara pada videotron.