Pemkot dan ATR/BPN Sepakat Percepat Sertifikasi Aset Usai Rakor Bersama KPK RI
Untuk percepatan ini Kota Bogor akan melakukan sertifikasi K1 dengan status clean and clear agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari
INILAHKORAN, Bogor - Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah membeberkan hasil Rapat Koordinasi (rakor) Program Tematik Sektor Pertanahan tahun 2023 wilayah Jawa Barat yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk melakukan percepatan sertifikasi aset daerah.
"Iya, jadi dirembukan antara BPN dan pemkot dan pemda setiap wilayah membuat rencana kerja dalam dua tahun 2023 hingga 2024 sampai 2025 bisa terselesaikan berapa ini yang tersertifikasi," ungkap Syarifah dalam keterangan pada Kamis 13 Juli 2023.
Syarifah memaparkan, untuk percepatan ini Kota Bogor akan melakukan sertifikasi K1 dengan status clean and clear agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Dirinya juga telah menyaksikan penandatanganan rencana kerja antara BKAD dengan ATR/BPN Kota Bogor.
Baca Juga : Freelancer Bisa Manfaatkan Aplikasi Maatloob untuk Menambah Penghasilan
"Untuk kami di Kota Bogor, jadi kami dari data yang mau diselesaikan alas haknya itu, diantaranya adalah bidang infrastruktur. Jadi tahun 2023 kami selesaikan 500 bidang di sertifikat dan di tahun 2024 sebanyak 1.000 bidang," paparnya.
Syarifah juga berharap upaya ini bisa dijalankan dengan baik yang tujuannya juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Kemarin setelah pembukaan dan penyampaian materi acara, setiap kabupaten/kota dan Kantor ATR/BPN melakukan diskusi yang selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara dan kesepakatan antara BPN dan masing-masing daerah terkait hasil diskusi dan rencana kerja ke depan," pungkasnya.
Baca Juga : MAKI Jabar Soroti Proyek Pembangunan Jalan Bomang, Ada Apa?
Diketahui, kegiatan program koordinasi pencegahan korupsi daerah tahun 2023 melalui program tematik sektor pertanahan wilayah Jawa Barat dibuka langsung Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, KPK sekaligus Kasatgas Pencegahan Wilayah, Agus Priyanto yang juga dihadiri oleh jajaran KPK, Pemprov Jawa Barat, Sekda se-Jawa Barat, BKAD se-Jawa Barat, Inspektorat se-Jawa Barat dan Kantor ATR / BPN.
Halaman :
