Pemprov Jabar Kaji Ulang Rencana Penerbitan Obligasi Daerah

INILAHKORAN, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengaku pihaknya akan mengkaji ulang rencana penerbitan obligasi daerah, yang sebelumnya sempat diwacanakan Mantan Gubernur Ridwan Kamil pada awal Juli 2023 lalu.

Dimana kala itu Emil menargetkan Rp2 triliun dari penerbitan obligasi daerah, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur penunjang BIJB Kertajati dan beberapa rumah sakit.

Bey Machmudin mengatakan, sejauh ini menurutnya Pemprov Jabar belum membutuhkan adanya obligasi daerah dalam membantu proses pembangunan, karena sejatinga masih mampu ter-cover melalui APBD.

"Provinsi Jawa Barat termasuk juga mampu untuk mengeluarkan obligasi, tapi saya sebagai kepala daerah masih minta dikaji. Apakah perlu enggak, karena apakah sudah perlu dan cocok? Karena jangan sampai ada masalah di kemudian hari," ujarnya di Gedung Sate, Selasa 19 Desember 2023.

Apalagi kata dia, bunga yang menjadi beban pinjaman dari penerbitan obligasi daerah tidak kecil. Sehingga dikhawatirkan akan memberatkan APBD di kemudian hari.

"Tingkat rate relatif (tinggi) 8 persen cukup tinggi. Apakah perlu seperti itu? Jadi kami juga ingin berdiskusi dengan pihak yang memiliki pemahaman tentang obligasi itu. Apakah sudah saatnya? Dan jumlahnya bagaimana? Saya lebih baik pelajari dulu, termasuk dampak kepada masyarakat seperti apa?," ucapnya.

Sejauh ini kata Bey Machmudin, bila penerbitan obligasi daerah diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur penunjang BIJB Kertajati dan rumah sakit, sejatinya mampu ditindaklanjuti secara bertahap melalui APBD maupun bantuan dari APBN.

Kecuali untuk produktivitas kata dia, baru memungkinkan melalui obligasi daerah karena sumber pembayarannya jelas, tidak harus dianggarkan melalui APBD.

"Ada prioritas atau misalnya obligasi digunakan untuk bangun LRT. Itu produktif tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya rumah sakit, apapun. Karena pendidikan dan kesehatan harusnya cukup dipenuhi dari APBD atau APBN. Kami masih jauh, jadi kami ingin dipelajari dulu dengan seksama termasuk dampaknya. Nanti di APBD ada beban, walaupun mendapatkan dana," jelasnya.

Terlepas dari itu dia mengakui, dengan kemampuan menerbitkan obligasi daerah, menunjukkan bahwa keuangan Pemprov Jabar sangat sehat dan tidak sulit mendapatkan pinjaman dari investor.

"Tapi apakah seperlu itu? Memang obligasi menunjukkan bahwa keuangan Jawa Barat sehat. Tapi saya minta dipertimbangkan betul, jangan sampai nanti menjadi beban. Saya rasa dipertimbangkan betul. Kalau ratusan miliar (pembangunan rumah sakit), lebih baik gunakan APBD. Masih banyak pertimbangan, kalau saya lebih baik berhati-hati, jangan dulu diputuskan tahu-tahu kedepannya ada pendanaan yang lebih murah atau menjadi beban," paparnya.

Sebelumnya Emil mengaku Jawa Barat akan menjadi pilot project penerbitan obligasi daerah dari kementerian, dalam mengakselerasi pembangunan.

Dimana menurutnya, sejatinya kebutuhan Jawa Barat dalam membangun infrastruktur secara merata dan representatif, dibutuhkan anggaran paling tidak sekitar Rp800 triliun. Bila dalam lima tahun, pembangunan infrastruktur mengeluarkan biaya Rp50 triliun dari APBD, maka butuh waktu hingga 80 tahun supaya infrastruktur betul-betul layak seperti yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, butuh skema lain dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, salah satunya memanfaatkan obligasi daerah.

"Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang. Maka harus ada inovasi untuk mempercepat itu. Khususnya infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangunnya di awal, maka dia akan mengakselerasi ekonomi yang menjadi fasilitasi infrastruktur," ucapnya.

Guna merealisasikan ini, dia mengatakan tinggal membuat kesepakatan bersama dengan DPRD Jawa Barat dalam mengambil keputusan. Dia berharap, cita-cita ini dapat sejalan sehingga percepatan pembangunan dapat segera tercipta.

"Step awalnya sudah, tinggal ketok palu antara Pemprov dengan DPRD. Untuk ketok palu sepakat bersama, semua orang harus paham dulu. Bahwa membangun itu tidak bisa 100 persen mengandalkan pendapatan yang rutin seadanya. Seperti contoh, saya ilustrasikan rumah tangga. Mau enggak nunggu dulu 20 tahun, dapat uang cash baru membangun rumah. Kamu gunakan instrumen keuangan yang namanya KPR, di DP, dicicil. Rumahnya jadi, bisa jadi warung. Pola yang sama belum terjadi di level pemerintahan, masih cash and carry," paparnya.

Selain itu, Emil turut meminta faktor-faktor politis tidak dilibatkan dalam upaya ini, supaya pembangunan Jawa Barat tidak terhambat. Sebab menurutnya, siapapun pemimpin Jawa Barat kelak pasti sepakat dalam percepatan pembangunan yang secara merata.

"Ini kan sifatnya jangka panjang. Masa jabatan gubernur hanya lima tahun. Hal-hal yang sifatnya politis begini yang menghalangi kemajuan pembangunan. Pembangunan enggak bisa diukur lima tahun, ada sekian persen berkelanjutan siapapun pemimpin daerah," tandasnya. (Yuliantono)***