Sempat Diperiksa Kejati Jabar Soal Kasus Korupsi Cigasong, Begini Penjelasan Arsan Latif 

INILAHKORAN, Ngamprah - Diperiksanya Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif oleh penyidik Kejati Jabar untuk dimintain keterangan pada kasus korupsi proyek Pasar Sindang Kasih, Cigasong Majalengka yang menyeret Irfan Nur Alam yang tak lain anak mantan Bupati Majalengka, Karna Sobahi menyita perhatian publik.

Menanggapi hal itu, Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif pun angkat suara dan mengakui kapasitas dalam pemeriksaan tersebut sebagai Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Dalam pemeriksaan itu saya diminta untuk menjelaskan terkait PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan (Binwas) pemerintah daerah," kata Arsan saat ditemui di ruangannya di Perkantoran Pemda Bandung Barat, Rabu 24 April 2024.

Pasalnya, jelas Arsan, pada saat itu dirinya menjabat sebagai Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Hal itu merupakan salah satu lingkup kerjasama daerah dimana objeknya ada dua, yakni kaitan dengan urusan PP nomor 28 tahun 2018 dan PP nomor 27 tahun 2014 dan Permendagri nomor 19 tahun 2016," jelasnya.

Tak hanya itu, Arsan menuturkan, dirinya pun dimintai keterangan berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan barang milik daerah yang mengacu PP nomor 27 tahun 2014 dan Permendagri nomor 19 tahun 2016 di mana isinya berkaitan dengan pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Bangun Serah Guna (BSG)/Bangun Guna Serah (BGS), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

"Yang terjadi di Majalengka itu kan BGS. Namun, sebenarnya objeknya itu bukan pasar tapi tanah karena objek kerjasama itu ada dua, yakni tanah dan bangunan," tuturnya.

Kendati begitu, Arsan menilai, pemanfaatan tersebut sebenarnya sudah tidak digunakan lagi sebagai tupoksi lantaran dalam BGS tersebut Pemda membutuhkan bangunan untuk pelayanan.

"Sehingga hal itu yang menjadi pertimbangan," ucapnya.

Tak hanya itu, Arsan juga mengakui dirinya juga menjelaskan terkait kebijakan yang ditetapkan kepala daerah yang mengacu pada amanat pasal 5 ayat 2 huruf PP nomor 27 tahun 2014 yang menyebutkan kepala daerah selaku pemegang kekuasan barang milik daerah berwenang menetapkan kebijakan penggunaannya.

"Penggunaan barang milik daerah itu lingkupnya termasuk pemanfaatan yang di dalamnya ada bangun guna serah," jelasnya.

"Kemudian pemilihan mitranya juga diberikan kepada kepala daerah," sambungnya.

Arsan juga menerangkan, kebijakan yang ditetapkan kepala daerah harus difasilitasi oleh provinsi untuk kabupaten/kota dan Mendagri untuk provinsi.

Hal itu diatur dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan Permendagri nomor 50 tahun 2015 mengenai produk hukum daerah.

"Fasilitas tersebut berdasarkan Pasal 88 bersifat wajib, jadi semua Pemda harus bisa memahami seperti itu, bahwa ada kewenangan dan prosedur yang harus diikuti," pungkasnya.

Sebelumnya, selain memeriksa mantan Bupati Majalengka Karna Sobahi, penyidik Kejati Jabar juga memeriksa Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif untuk dimintain keterangan pada kasus korupsi proyek Pasar Sindang Kasih, Cigasong Majalengka. 

Pemeriksaan Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif itu dilakukan sebagai kapasitasnya yang sempat menjabat sebagai Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pada hari ini Selasa 23 April 2024, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan pemeriksaan 2 orang saksi yaitu KS (Karna Sobahi) selaku Bupati Majalengka periode 2018-2023 dan AL (Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif) selaku Inspektur Wilayah IV Itjen Kementerian Dalam Negeri," kata Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Selasa 23 April 2024. (Diskominfotik KBB)