Sikap Kami: Gelinding Bola BEM UI

KRITIKAN bertajuk ‘The King of Lip Service’ rupanya melebar kemana-mana. Buat kita, yang menarik kemudian adalah betapa berpotensinya pejabat perguruan tinggi dalam urusan politik praktis. Jelas, itu mengkhawatirkan karena menyangkut ribuan mahasiswanya.

Kritik yang dilontarkan BEM Universitas Indonesia terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo, buat kita biasa-biasa saja. Begitulah mahasiswa. Dari dulu sampai sekarang.

Kritik mereka mengacu pada banyaknya janji-janji presiden yang jauh dari pencapaian, kalau tak mau dibilang terlupakan. Presiden kita, kadang-kadang memang acap melontarkan pernyataan sedikit bombastis yang pada zaman sekarang lebih gampang memeriksanya. Sekadar contoh saja soal ekonomi yang meroket atau duit di Swiss yang luar biasa banyaknya itu.

Dari kritikan itulah, pengurus bem ui dipanggil rektorat. Katanya sih sekadar ngobrol saja. Kalau sekadar ngobrol, kenapa tak bisa menunggu sampai datang Senin? Kenapa dipanggil Minggu?

Tapi ya sudahlah. Belakangan, mencuat pula ternyata Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, bukan sekadar rektor. Dia Wakil Koisaris Utama Independen pada Bank Rakyat Indonesia. Kita tidak bisa menyalahkan kalau pemanggilan itu dicurigai terkait dengan posisi komisaris itu.

Di sinilah yang menarik perhatian kita. Penunjukan-penunjukan komisaris di BUMN kita ada kecenderungan mengabaikan kepatutan. Tidak patutlah seorang rektor jadi komisaris. Biarkanlah dia jadi menara gading di kampus. Itu saja sudah berat, apalagi dengan beban sebagai komisaris.

Pada saat yang hampir bersamaan, seorang komisaris BUMN lainnya, Kemal Arsjad, melontarkan pernyataan jauh dari kesopanan terhadap Gubernur DKI Jakarta. Kata-katanya sangat kasar. Dia minta maaf atas pernyataan itu. Tapi rekam digitalnya memang suka berkata-kata jauh dari kesopanan terhadap Gubernur Jakarta.

Bagaimana mungkin seorang komisaris, pengawas perusahaan-perusahaan milik negara –bukan pemerintah—bisa bersikap seperti itu? Gampanglah ditebak. Karena afiliasi politiknya. Tentu gawat perjalanan BUMN jika orang-orang di dalamnya terlibat politik praktis, politik membelah seperti itu.

Maka, sebenarnya wajar saja jika tak sedikit BUMN-BUMN kita yang salah urus. Bagaimana mau diurus dengan benar kalau ada kepentingan politik di dalamnya.

Padahal, BUMN semestinya menjadi tulang punggung pemerintah dalam membangun, atau penyeimbang pembangunan nasional. Bayangkan jika BUMN-BUMN kita naik kelas dunia, misalnya Pertamina bisa menandingi Petronas, mungkin frasa ‘The King of Lip Service’ itu tak pernah dan tak perlu ada. (*)