Sikap Kami: Jangan Lamban Lawan Corona

PEMERINTAH harus bergerak cepat. Jangan melulu menyalahkan rakyat. Pandemi covid-19 kian sulit dikendalikan. Jangan menganggap situasi biasa-biasa saja.

Kenapa hal semacam ini perlu kita ingatkan? Karena kita punya kekhawatiran gerak lamban pemerintah menghadapi situasi yang baru ini bisa berakibat buruk. Sama seperti sikap pejabat pemerintah ketika pertama kali virus itu masuk ke Tanah Air.

Masih ingat waktu hampir 1,5 tahun lalu itu? Para pejabat saling bercanda. Ada yang bilang virus sulit masuk karena perizinan berbelit-belit. Ada yang menyeletukkan mobil corona, salah satu brand Toyota. Ketika virus betul-betul sudah masuk, semua kelabakan. Keadaan membuat mereka dipermalukan.

Tak ada yang memastikan ini gelombang kedua, tapi yang pasti masuk periode kedua pandemi. Setelah sempat menurun, kini melonjak tak kira-kira. Tiap hari rekor demi rekor pecah.

Mungkin, ada salah rakyat. Mereka tak patuh terhadap imbauan agar tak mudik lebaran lalu. Tapi, jangan pula pemerintah lepas tangan dengan kesalahannya. Masuknya ratusan warga India ketika pandemi sedang memuncak di sana, masuknya tenaga kerja asing di tengah larangan mudik, secara faktual dan psikologis juga memicu apa yang kita hadapi sekarang.

Sekarang pun, kita menilai pemerintah juga tidak sigap, terutama dalam hal pembatasan pergerakan warga. Kita apresiasi kecepatan vaksinasi yang digenjot. Tapi, vaksinasi saja bukan satu-satunya jalan menghindari virus. Apalagi, vaksinasi tak menjamin virus tak mendekat.

Strategi yang dipakai pemerintah masih saja sama ketika persebaran virus mulai turun, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Padahal, situasinya sudah menuntut untuk pembatasan yang lebih ketat.

Sebagai gambaran, saat ini ada 207 ribuan saudara kita yang jadi pasien aktif. Mereka yang terpapar bertambah 20 ribuan saban hari. Kini akumulasi pasien terpapar sudah 2.115.304. Kecenderungan kurvanya nyaris tegak lurus.

Kita sepakat, PPKM, apalagi PPKM mikro, tidak cukup untuk meredam meruyaknya virus. Harus ada pembatasan yang lebih ketat dengan pengawasan yang lebih lengket. Mungkin harus kembali ke pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kalau tak mau melakukan lockdown regional.

Pun, pengawasannya harus ketat. Aturannya kudu ditegakkan. Jangan ditegakkan terhadap si A, tapi tidak kepada si B, dengan pelanggaran yang nyaris sama. Jangan ada diskriminasi.

Hanya langkah yang lebih tegas, lebih ketat itu, yang kita pandang, bisa menyelamatkan rakyat  ini dari paparan covid-19 yang lebih masif. (*)