Sikap Kami: Sekali Lagi, TWK

PERSOALAN tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlarut-larut sampai saat ini. Sebenarnya, ini persoalan ringan jika saja para pihak tak memiliki kepentingan-kepentingan.

Sangat sederhana jalan keluarnya: buka saja kepada siapapun yang berkepentingan, untuk apa tes dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, dan sejauh apa nilainya, terutama terhadap mereka yang dinyatakan tak lulus itu.

Fakta itulah yang akan menutup pintu untuk perdebatan yang lebih kencang. Sebab, dasar-dasarnya sudah jelas. Jika ada yang masih mendebat, bisa kita simpulkan sekadar pelampiasan kekecewaan saja.

Baca Juga : Sikap Kami: Balada Obat Cacing

Tapi, sekarang persoalan yang muncul bukan pada soal puas atau tidak puas semata. Persoalan yang mencuat adalah soal fairness dalam pelaksanaan TWK. Sebab, pelaksanaan –dan juga hasilnya—memunculkan kecurigaan-kecurigaan yang masuk akal karena ketertutupannya.

Kini, makin banyak lembaga yang terseret-seret. Dari Komnas HAM hingga BNPT dan TNI. Padahal, tanggung jawab utamanya, kecuali ada di petinggi KPK sendiri, adalah di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Setiap ada upaya untuk membuka transparansi itu, yang muncul adalah saling lempar antara BKN dan KPK. Tentu saja, ini kian memicu kecurigaan, tidak hanya 75 orang pegawai yang dinyatakan tak lulus, melainkan juga publik.

Baca Juga : Sikap Kami: Menepis Delta

Soal transparansi ini adalah soal berikutnya dari masalah-masalah yang dihadapi dari proses TWK ini. Sebelumnya, sudah ada persoalan pertanyaan yang “tidak-tidak” terhadap peserta tes.