Sikap Kami: Jawa Barat Bisa!

SEBELUM melanjutkan membaca tulisan pendek ini, sebutlah dulu alhamdulillah. Kini, 13 kabupaten/kota di jawa barat sudah keluar dari level 4. Sejumlah 11 di antaranya bisa menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiaran masyarakat (ppkm) Level 3.

Ini patut kita syukuri. Karena bisa melakukan ppkm Level 3. Tapi, yang lebih kita syukuri adalah status pandeminya sudah mulai menurun. Tidak lagi gelap seperti sepekan-dua yang lalu.

Itu tandanya upaya-upaya yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan –Satgas Covid, pemerintah, tokoh, dan –yang utama masyarakat sendiri—membuahkan hasil. Turunnya level ditentukan beragam indikator yang terukur, ditentukan para ahlinya. Jadi, bukan sekadar naik-turun.

Kita, lagi-lagi bersyukur, karena jawa barat paling banyak turun levelnya. Jawa Tengah 10, Jawa Timur 7, Banten 3. DKI Jakarta malah semua masih level 4. Lebih sepertiga dari 33 daerah yang turun ke ppkm Level 3 ada di Jabar.

Penurunan level ini tentu bukan pekerjaan yang dilakukan dalam sekejap. Bukan dalam lima hari ppkm Level 4 pertama. Tapi, sebuah upaya strategis yang dilakukan secara dinamis, sesuai dengan perkembangan pandemi yang terjadi.

Penanganan pandemi dilakukan secara terstruktur, dari hulu ke hilir, melibatkan pihak yang kompeten. Satgas covid-19 bisa berjalan karena melibatkan hampir semua pemangku kepentingan.

Semua dilakukan dengan kompak, satu suara, satu tujuan, satu strategi. Rasanya, hanya di Jabar tiap minggu Forkopimda menghabiskan waktu membicarakan penanganan pandemi. Tanpa gesekan. 

Di Jabar pula, koordinasi vertikal dari provinsi hingga kabupaten/kota, bahkan hingga ke unsur terbawah sekalipun, bisa berjalan nyaris tanpa rintangan. Pekan lalu, dua daerah di Jabar sebenarnya berstatus level 3. Tapi, mereka bersatu dengan 25 daerah lain menjalankan ppkm Level 4.

Apa sebab? Karena saling percaya. Yakin bahwa strategi yang dipakai berdaya guna. Bukankah sejumlah strategi yang digagas dan dimulai di Jabar, kemudian juga diadopsi secara nasional? Mulai pembatasan mikro hingga penyaluran obat dan vitamin bagi pasien isolasi mandiri.

Harap dicatat, itu semua terjadi di tengah anggaran Jabar “kembang kempis”. Sampai belasan proyek strategis disetop agar dananya Rp144 miliar bisa digunakan untuk penanganan pandemi. Sampai anggaran APBD digeser hingga Rp400 miliar untuk belanja tidak terduga (BTT).

Semua dimanfaatkan dengan tepat. Pemprov Jabar, di tengah keterbatasan anggaran, masih bisa menebar bansos Rp50 miliar. Jabar juga termasuk sangat menghargai tenaga kesehatan sehingga 58% insentif mereka sudah masuk ke rekening masing-masing.

Harus begitu. Pandemi ini bukan urusan orang-perorang, kelompok-perkelompok. Dia jadi urusan seluruh pemangku kepentingan di Jabar. Alhamdulillah, dengan gerakan bersama yang koordinatif itu, kita mulai melihat titik terang, meski kegelapan masih terjadi di sana-sini. (*)