Surat Rekomendasi DPRD KBB untuk Bupati Sempat Ditolak Buruh Pertambangan Gegara Pernyataan Ini
Aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Koalisi Lima SP/SB KBB mencuri perhatian pihak usai salah satu poin dalam rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) ditolak.
Ketiga, lanjut Bagja, sementara perizinan sedang diproses diharapkan agar para pekerja tidak di PHK dan hak-hak pekerja diberikan sebagaimana mestinya," sambung.
Kendati demikian, satu dari tiga poin rekomendasi tersebut mendapat penolakan dari para buruh lantaran mereka meminta ketegasan hak diskresi bukan sebuah dorongan.
Menurut salah seorang orator, ada hal lucu dalam rekomendasi tersebut yang menyatakan bahwa agar perusahaan tidak melakukan PHK. Padahal, sudah ada 270 buruh perusahaan tambang sudah di PHK.
Baca Juga : Indonesia Disebut Tanah Suci, MUI dan Aparat Keamanan Bentuk Timsus Ajaran Sesat Pondok Pesantren Al-Zaytun
"Saya hanya minta diskresi, itu mah kaya surat edaran bupati. Kami minta ketegasan DPRD KBB,"
"Kami ini sudah di PHK, mereka sudah tidak bekerja. Bukan akan tapi sudah," tandasnya.*** (agus satia negara)
Halaman :
