Surat Rekomendasi DPRD KBB untuk Bupati Sempat Ditolak Buruh Pertambangan Gegara Pernyataan Ini
Aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Koalisi Lima SP/SB KBB mencuri perhatian pihak usai salah satu poin dalam rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) ditolak.
INILAHKORAN, Ngamprah - Aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Koalisi Lima SP/SB KBB mencuri perhatian pihak usai salah satu poin dalam rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) ditolak.
Dalam orasi di atas mobil komando, salah satu ketua serikat buruh meminta DPRD KBB mengeluarkan surat rekomendasi untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bisa kembali mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) di KBB.
Para buruh juga meminta agar perusahaan pertambangan bisa mulai beroperasi kembali mulai Jumat 16 Juni 2023 besok agar para pekerja pun bisa kembali bekerja seperti biasa.
Baca Juga : Dua Pegawai MA Desy Yustria dan Nurmanto Akmal Terbukti Bersalah dalam Praktik Suap di Mahkamah Agung
Selain itu, mereka meminta anggota DPRD KBB agar keluar dan naik ke atas mobil komando untuk menyatakan kesiapannya dalam memperjuangkan masa depan para buruh pertambangan.
DPRD KBB yang diwakili Ketua Komisi IV Bagja Setiawan dan Wakil Ketua Komisi I Pither Tjuandys dan sejumlah anggota legislatif lain pun menyampaikan hasil surat rekomendasi.
Ada sejumlah poin yang disampaikan Ketua Komisi IV KBB Bagja Setiawan, antara lain agar perizinan usaha pertambangan dikembalikan ke Pemda sebagai bagian dari otonomi daerah (Otda).
Baca Juga : KPP Madya Bandung Berikan Penghargaan kepada 10 Wajib Pajak Terbaik Pelaporan Tepat Waktu
"Kedua, DPRD KBB mendorong Pemda, Pemprov dan pusat untuk segera melakukan diskresi perizinan usaha pertambangan di KBB," ujar Bagja di tengah para pengunjuk rasa di depan gedung DPRD KBB, Kamis 15 Juni 2023.
Halaman :
