Survei LSI Klaim Intoleransi dan Kekerasan Ekstrem di Jabar Masih Aman, Tapi Wajib Diwaspadai

INILAHKORAN, Bandung - Tidak dapat dipungkiri, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menilai intoleransi dan kekerasan ekstrem  masih menjadi hambatan besar di negeri ini. Padahal, masyarakatnya plural yang terdiri dari beragam agama, suku, dan budaya.

Dari hasil survei LSI pada 16-29 Mei 2023 lalu, dengan melibatkan 600 responden terbagi dari 27 kota/kabupaten. Ternyata masih ada yang mendukung intoleransi dan kekerasan ekstrem beserta organisasinya meski tidak terlalu signifikan.

Peneliti Senior LSI Rizka Halida mengatakan, hasil survei opini publik mengenai sikap atas intoleransi dan kekerasan ekstrem dalam kehidupan beragama mengatakan di Jawa Barat dukungan terhadap kekerasan ekstrim dan organisasi kekerasan ekstrim tidak begitu menonjol. 

Namun, terhadap organisasi intoleran, nyatanya cukup berimbang antara yang mendukung dan tidak. Persoalan ini diakuinya patut diwaspadai karena dapat menjadi ancaman.

"Secara umum, bukan mayoritas. Tapi ada poin yang perlu kita jadikan perhatian, cukup banyak yang mendukung dalam bentuk pergi berperang ke negara lain untuk membela agama. Artinya masih sangat potensial untuk dijadikan target yang ingin merekrut orang ke Suriah (misalnya). Kemudian dukungan terhadap organisasi yang mengampanyekan intoleransi, sampai saat ini tinggi pengetahuannya tapi dukungan berimbang antara setuju dan tidak setuju. Ada 45 persen yang setuju dan tidak setuju," ujarnya di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Kamis 8 Juni 2023.

Kendati kata dia, hasil tersebut belum sepenuhnya dapat menjadi tolok ukur. Mengingat 27 kota/kabupaten di Jawa Barat memiliki karakteristik tersendiri, merujuk dari sejarah masa lalu masing-masing kawasan tersebut.

"Temuan ini perlu dilihat perwilayah. Secara umum wilayah tidak setuju dengan kekerasan ekstrim, tapi ada wilayah yang bisa dikaji lebih lanjut. Ada wilayah di masa lalu yang sejarahnya potensial, mendukung kekerasan ekstrim," ucapnya.

Rizka menambahkan potensi ancaman lain yang harus diwaspadai Jawa Barat dari hasil survei adalah, tingginya kelompok muda yang mendukung adanya regresif gender. Berbeda dengan kelompok usia lain kata dia, yang cenderung lebih netral. Contoh regresif gender kata dia, terkait wajar atau tidak perempuan berpergian sendiri, hingga kepala daerah perempuan.

"Kelompok muda cukup banyak yang mendukung juga persetujuan norma gender yang regresif. Mayoritas masih setuju dan di Jawa Barat cenderung setuju dibanding kelompok usia lain," imbuhnya.

Menyikapi mendekati tahun politik menuju Pemilu 2024, sejauh ini kata dia di Jawa Barat politik identitas cenderung menurun. Kendati demikian, tetap diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah dan masyarakat, untuk melakukan pencegahan. Sebab tidak tidak menutup kemungkinan seiring mendekati Pemilu, isu politik identitas dapat kembali mencuat.

"Jawa Barat kita lihat data di 2019 politik identitas cenderung naik. Di 2022 angkanya turun. Kita tahu politik belum panas, tapi sangat mungkin bila semakin mendekati 2024 intoleransi bisa meningkat. Tapi dengan catatan tidak ada upaya  dari pemerintah, maupun masyarakat sendiri untuk membatasi isu politik identitas digunakan memobilisasi orang menjelang Pemilu," paparnya.

Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Firman Manan mengatakan hasil yang ditemukan LSI tidak dapat sepenuhnya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dalam melakukan kajian juga harus dipertimbangkan kultur masing-masing daerah.

"Kekerasan di Jawa Barat tidak bisa diselesaikan di level provinsi. Kita punya 27 kabupaten/kita yang punya karakteristik heterogen. Kami membagi dalam enam subkultur, ada sub urban plural, seperti Bandung Raya, Sumedang, Depok, Bogor dan Bekasi. Lalu ada klaster Priangan Barat, Sukabumi, Cianjur. Priangan Timur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, klaster Ciayumajakuning dan sub urban Karawang, Purwakarta, Subang. Karakteristik beda, harus hati-hati dalam memetakan," paparnya.

Demikian pula responden kelompok usia muda, yang menurutnya terdapat perbedaan karakteristik antara perkotaan dan desa. Sehingga dibutuhkan metode yang tentunya harus berbeda pula.

"Warga usia muda di kota dan desa, ada karakteristik berbeda. Treatment berbeda. Sosial media asumsinya banyak diakses kelompok muda. Tapi fenomena (hanya) di perkotaan," sambungnya.

Sedang mengenai menjelang tahun politik, Firman mengatakan tidak ada yang mendominasi secara berturut-turut di setiap kontestasi Pemilu. Ini disebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal ini diakuinya menjadi magnet tersendiri bagi parpol, sebab semua kontestan memiliki peluang yang sama, dalam meraup swing voter Jabar. Terlebih dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, atau sekitar 17,5 persen pemilih untuk skala nasional.

"Party id rendah. Tidak ada kekuatan dominan. Jabar jadi rebutan kekuatan politik. Siapapun punya peluang. Kita punya pengalaman, beberapa tahun politik ada mobilisasi tentang isi yang mendorong intoleran meningkat. Pilgub 2018, isu sentimental keagamaan muncul. Ini harus diantisipasi di tahun politik, karena dinamika politik yang meningkat kemungkinan akan ada isu seperti ini," tuturnya.

Dalam survei ini, total ada 3.090 responden yang dilibatkan LSI dari sejumlah provinsi di Indonesia, melalui metode wawancara. Khusus di Jawa Barat, 600 responden terlibat dengan margin of error 4,1 persen.*** (yuliantono)