Survei LSI Klaim Intoleransi dan Kekerasan Ekstrem di Jabar Masih Aman, Tapi Wajib Diwaspadai

Tidak dapat dipungkiri, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menilai intoleransi dan kekerasan ekstrem  masih menjadi hambatan besar di negeri ini. Padahal, masyarakatnya plural yang terdiri dari beragam agama, suku, dan budaya.

Survei LSI Klaim Intoleransi dan Kekerasan Ekstrem di Jabar Masih Aman, Tapi Wajib Diwaspadai
Dari hasil survei LSI pada 16-29 Mei 2023 lalu, dengan melibatkan 600 responden terbagi dari 27 kota/kabupaten. Ternyata masih ada yang mendukung intoleransi dan kekerasan ekstrem beserta organisasinya meski tidak terlalu signifikan. (yuliantono)

Rizka menambahkan potensi ancaman lain yang harus diwaspadai Jawa Barat dari hasil survei adalah, tingginya kelompok muda yang mendukung adanya regresif gender. Berbeda dengan kelompok usia lain kata dia, yang cenderung lebih netral. Contoh regresif gender kata dia, terkait wajar atau tidak perempuan berpergian sendiri, hingga kepala daerah perempuan.

"Kelompok muda cukup banyak yang mendukung juga persetujuan norma gender yang regresif. Mayoritas masih setuju dan di Jawa Barat cenderung setuju dibanding kelompok usia lain," imbuhnya.

Menyikapi mendekati tahun politik menuju Pemilu 2024, sejauh ini kata dia di Jawa Barat politik identitas cenderung menurun. Kendati demikian, tetap diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah dan masyarakat, untuk melakukan pencegahan. Sebab tidak tidak menutup kemungkinan seiring mendekati Pemilu, isu politik identitas dapat kembali mencuat.

Baca Juga : Kab Bandung Bakal Kedatangan 20 Ribu Tamu Saat Perhelatan CSS XXI 2023 

"Jawa Barat kita lihat data di 2019 politik identitas cenderung naik. Di 2022 angkanya turun. Kita tahu politik belum panas, tapi sangat mungkin bila semakin mendekati 2024 intoleransi bisa meningkat. Tapi dengan catatan tidak ada upaya  dari pemerintah, maupun masyarakat sendiri untuk membatasi isu politik identitas digunakan memobilisasi orang menjelang Pemilu," paparnya.

Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Firman Manan mengatakan hasil yang ditemukan LSI tidak dapat sepenuhnya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dalam melakukan kajian juga harus dipertimbangkan kultur masing-masing daerah.

"Kekerasan di Jawa Barat tidak bisa diselesaikan di level provinsi. Kita punya 27 kabupaten/kita yang punya karakteristik heterogen. Kami membagi dalam enam subkultur, ada sub urban plural, seperti Bandung Raya, Sumedang, Depok, Bogor dan Bekasi. Lalu ada klaster Priangan Barat, Sukabumi, Cianjur. Priangan Timur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, klaster Ciayumajakuning dan sub urban Karawang, Purwakarta, Subang. Karakteristik beda, harus hati-hati dalam memetakan," paparnya.

Baca Juga : ODF sudah 100 Persen, Kab Bandung Didaulat Jadi Tuan Rumah CSS XXI 2023

Demikian pula responden kelompok usia muda, yang menurutnya terdapat perbedaan karakteristik antara perkotaan dan desa. Sehingga dibutuhkan metode yang tentunya harus berbeda pula.


Editor : Doni Ramdhani