Tanggapi Aksi Dua Desa yang Golput, DPRD Jabar: Itu Menunjukan Kinerja Pemda KBB yang Lamban dan Kurang Responsif

INILAHKORAN, Ngamprah - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Edi Rusyandi turut menyoroti aksi warga Desa Mekarjaya dan Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang mengancam  golput pada Pilkada 2024.

Ia menilai, aksi tanam pohon dan pemasangan baliho di halaman kantor Kecamatan Cihampelas merupakan hal yang wajar.

"Itu kan ekspresi kekecewaan yang sudah memuncak. Sudah 12 tahun tidak pernah diperbaiki. Maka wajar bersikap seperti itu," katanya yang juga anggota DPRD dari Dapil KBB tersebut.

Ia menjelaskan, hal itu merupakan cara agar mereka didengar oleh pemerintah dan acap kali harus seperti itu. Sebab, kalau menempuh jalur formal , normatif seringkali diabaikan.

"Saya mendukung sikap masyarakat Mekarjaya dan Tanjungjaya itu," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Ia menerangkan, munculnya riak-riak seperti itu menunjukkan  bahwa kinerja Pemda KBB lamban dan kurang
responsif dengan aspirasi warga.

"Jangankan warga biasa, saya saja yang anggota dewan provinsi responnya rumit dan berbelit belit ketika mengawal aspirasi warga KBB ke Pemprov Jabar," terangnya.

Ia pun mengakui,  dirinya sudah dua tahun  gagal mengawal aspirasi warga KBB yang ditampung dari kegiatan reses, dimana sebagian besar infrastuktur.

Kegagalan itu disebabkan kendala rekomendasi dari Pemda KBB. Malah  tahun 2021 tidak mendapat rekomendasi selembar pun.  

"Tahun 2022 ada rekomendasi tapi usulannya tidak lengkap sehingga ditolak provinsi," ujarnya.

"Potensinya ada di Pemprov Jabar, dan saya sudah komunikasi dengan baik baik ke pihak Pemda Bandung Barat,  baik ke Plt. Bupati maupun pejabat dinas terkait. Ketika saya konfirmasi ulang malah saling lempar antar pejabat dinas teknis terkait," bebernya.

Padahal, sambung dia, asal usulannya ditempuh secara normatif, dengan baik dan benar, lengkap, bisa diikhtiarkan potensinya dari pemprov.

"Jadi berat untuk maju KBB, jika pelayanan pemerintahan dan birokrasinya seperti ini," ucapnya.

Ia menambahkan, Pemda KBB juga tidak kreatif dan miskin inisiatif untuk mencari potensi anggaran pembangunan.

"Jika memang hari ini defisit, coba lah nyari ke pemprov atau ke pusat. Jangan hanya mengandalkan APBD Kabupaten. Coba dewan yang dipusat atau provinsi itu ajak diskusi oleh kepala daerah. Dan itu saya yakin bisa," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat dari dua desa di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengancam tak akan berpartisipasi dalam Pilkada KBB 2024.

Masyarakat dua desa tersebut, yakni dari Desa Tanjungjaya dan Desa Mekarjaya memiliki untuk golput lantaran kesal dan kecewa sebab jalan di wilayahnya sudah 12 tahun tidak kunjung diperbaiki.

Tak hanya itu, mereka pun memasang spanduk sebagai bentuk kekesalan, setelah sebelumnya menanam pohon pisang di jalan rusak.

Tulisan dalam spanduk yang dipasang dipinggir jalan itu bertuliskan, "Masyarakat Desa Mekarjaya dan Tanjungjaya tidak akan ikut serta dalam Pilkada sebelum Jalan Kabupaten Cihampelas - Bunder diperbaiki". *** (agus satia negara