Tanggapi Aturan Bisnis Thrifting, Diskoperind Cimahi Ambil Langkah Ini 

INILAHKORAN, Cimahi - Hadirnya aturan yang melarang bisnis impor pakaian bekas dari luar negeri atau thrifting yang dicetuskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendapat respons beragam dari berbagai pihak.

Di satu sisi, adanya bisnis thrifting di tanah air dinilai bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri. Namun, di sisi lain bisnis thrifting membuka peluang bagi para pedagang pakaian bekas.

Seperti diketahui, larangan bisnis thrifting tersebut tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menyikapi aturan tersebut, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi mengambil langkah dan sikap tersendiri.

"Kami tak akan terburu-terburu menindaklanjuti aturan pemerintah pusat yang melarang bisnis pakaian bekas impor atau thrifting. Meski, di Kota Cimahi sendiri ada beberapa titik bisnis thrifting seperti di Cibeureum dan Jalan Lurah," ungkap Kepala Disdagkoperind Kota Cimahi, Dadan Darmawan.

Menurutnya, terkait larangan bisnis thrifting tersebut pihaknya bakal mengeluarkan surat edaran kepada para pedagang yang tersebar di sejumlah titik.

"Namun, untuk penindakan tidak akan terburu-buru karena sekarang kondisinya lagi Ramadan, kasihan para pedagang," kata Dadan.

"Jadi harus pelan-pelan dulu dan dikasih tahu," tambahnya.

Ia menjelaskan, sebelum mengeluarkan surat edaran tersebut, pihaknya pun bakal melakukan pendataan masyarakat yang melakukan bisnis thrifting tersebut.

"Pendataan itu dilakukan guna mempermudah untuk menindaklanjuti aturan dari pemerintah pusat. Meski begitu, sudah ada beberapa yang terindikasi, seperti di Cibeureum," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, pedagang pakaian di Cibeureum itu menjual pakaian bekas impor.

Meski begitu, pihaknya bakal melakukan cek ulang guna memastikan mereka berbisnis thrifting atau tidak.

"Termasuk di titik lainnya kita akan cek lagi, jadi untuk sementara kita belum ada rencana ke sana (penindakan) karena harus ada solusi yang disiapkan," tegasnya.

Terkait dengan persoalan tersebut, pihaknya pun bakal berkoordinasi dengan aparat kepolisian dari Polres Cimahi lantaran pemerintah pusat juga melibatkan anggota Bareskrim Polri dalam menyita pakaian bekas impor tersebut.

"Nanti bersama beberapa OPD terkait, nanti akan kita coba komunikasikan termasuk dengan polisi. Kalau saat ini baru akan mengeluarkan pemberitahuan dulu," tandasnya.*** (agus satia negara)