Tanggapi Soal Isu Cawapres di Koalisi Perubahan, Begini Jawaban Presiden PKS
Isu perbedaan pandangan soal calon wakil presiden (Cawapres) pada bakal koalisi perubahan yang dihuni PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah disoroti berbagai pihak.
INILAHKORAN, Ngamprah - Isu perbedaan pandangan soal calon wakil presiden (Cawapres) pada bakal koalisi perubahan yang dihuni PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah disoroti berbagai pihak.
Menanggapi hal itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, pihaknya masih terus mendalami dengan sejumlah partai yang memang menjadi partai koalisi, seperti Nasdem dan Demokrat.
"Kita terus melakukan pembahasan pada hal yang lebih subtansi melalui tim-tim kecil," katanya saat ditemui di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu 21 Januari 2023.
Menurutnya, pembahasan tersebut harus dilakukan lantaran PKS tidak hanya menjadi partai pengusung saja. Namun, pihaknya berkeinginan untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang.
Meski begitu, sambung dia, terkait siapa nanti Cawapresnya yang bakal mendampingi Capres dan hal ini pun memang membutuhkan waktu.
"Mungkin saja nanti ketika menentukan siapa Cawapres yang bakal mendampingi bisa jadi diperlukan survei lebih dulu," ujarnya.
Oleh karenanya, tegas dia, terkait dengan siapa Cawapresnya membutuhkan waktu yang cukup memadai.
"Kita juga melihat partai-partai lain belum ada yang mendeklarasikan siapa Cawapresnya," tegasnya.
Ia mengaku, pihaknya belum menyebutkan nama. Namun, dari sisi lain partai-partai koalisi tentunya sudah sangat mengarah.
"Tentu ini menjadi bagian dari ikhtiar kita, meski dalam amanah Majelis Syuro PKS belum menyebutkan siapa saja tokoh-tokohnya," ucapnya.
Disinggung soal potensi kantong suara di daerah, ia menyebut, Jawa Barat termasuk salah daerah yang memiliki potensi besar kantong suara.
"Justru kenapa saya harus hadir secara langsung di Jawa Barat, karena kita melihat Jabar ini ingin menjadi inspirasi kepada daerah-daerah lain," sebutnya.
Bahkan, sambung dia, seluruh dapilnya pun sudah ada yang menjadi anggota dewan di DPR RI dan tentu ini yang menjadi pembeda dengan daerah lain.
"Misalnya, untuk di Jawa Tengah dari 10 dapil baru ada 5 yang masuk di DPR RI, Jawa Timur dari 11 dapil baru ada 2 orang. Nah, itu memang terasa berat karena itu kita ingin menjadikan daerah lain seperti Jabar," pungkasnya.*** (agus satia negara)
