Ungkap Tiga Dugaan Pelanggaran Kampanye Sepanjang Desember 2023 hingga Januari 2024, Bawaslu KBB: 2 Diantaranya Dihentikan Karena Ini

INILAHKORAN, Ngamprah - Sepanjang desember 2023 hingga Januari 2024, Divisi Penindakan Pelanggaran, Data dan Informasi bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) menyebutkan telah menandatangani tiga kasus laporan dugaan pelanggaran selama masa kampanye Pemilu Serentak 2024.

Kordiv Penindakan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu KBB, Ahmad Zaenudin mengatakan, pelanggaran pertama tertuang dalam Perkara Nomor 001/Reg/LP/PL/Kec. Lembang/13.11/XII/2023.

"Posisi kasusnya adanya laporan dugaan tindak pidana Pemilu 2024 yang disampaikan kepada Panwascam Lembang. Namun, Panwascam tidak memiliki kewenangan untuk tindak pidana Pemilu," kata Ahmad saat ditemui di Sekretariat Bawaslu KBB, Selasa 30 Januari 2024.

Oleh karena itu, jelas Ahmad, Bawaslu KBB bersama Sentra Gakumdu yang di dalamnya terdapat unsur kejaksaan dan kepolisian yang menindaklanjuti temuan tersebut.

"Untuk lokasi kasusnya terjadi di Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang dan waktu kejadiannya pada 10 Desember 2023. Kemudian, diketahui pelapor pada 25 Desember 2023 dan dilaporkan ke Panwascam Lembang pada 27 Desember 2023. Lalu, registrasi LP pada 29 Desember 2023," jelas Ahmad Zaenudin.

"Masa penanganan dilakukan selama 14 hari kerja, yakni pada 29 Desember 2023 hingga 18 Januari 2024," sambungnya.

Adapun kasus di Desa Wangunsari, sebut Ahmad, adanya dugaan kades mendukung salah satu peserta Pemilu. Termasuk, ada beberapa bukti foto yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kepala desa sedang berkegiatan bersama caleg.

"Besama Gakkumdu kami telah mengambil 5 saksi dan satu terlapor untuk melakukan klarifikasi," sebutnya.

Atas dugaan tersebut, terang Ahmad, pihaknya menerapkan Pasal 282 Jo 490 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di mana pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang merugikan dan menguntungkan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.

"Dalam Pasal 490 setiap kades yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan  tindakan yang merugikan dan menguntungkan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye, bisa dijerat pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda sebesar Rp 12 juta," terangnya.

Ahmad menyebut, status dugaan pelanggaran itu telah diteruskan kepada Pj Bupati Bandung Barat sebagai dugaan pelanggaran hukum lainnya untuk ditindaklanjuti atau pembinaan terhadap terlapor.

"Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu itu dihentikan karena Sentra Gakkumdu memandang kurangnya bukti permulaan untuk dapat ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan," sebutnya.

Dugaan pelanggaran kedua, sambung Ahmad, merupakan perkara video viral staf Desa Sindangjaya, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Informasi awal berasal dari warga Kecamatan Gununghalu melalui pesan singkat WhatsApp pada  4 Januari 2024 pukul 19.29 WIB," terangnya.

Ahmad menuturkan, pesan tersebut berisi dua buah video yang berdurasi 1 menit 17 detik dan video berdurasi 2 menit 59 detik.

"Kejadiannya 2 Januari 2024 dan masuk ke saya pada 4 Januari 2024 yang langsung kita lakukan penelusuran informasi," tuturnya.

Lebih lanjut Ahmad menerangkan, perkara tersebut merupakan dugaan pelanggaran tang dilakukan operator SIK-NG yang sekaligus staf Desa Sindangjaya, Kecamatan Gununghalu.

"Operator SIK-NG tersebut diduga mengkampanyekan salah satu caleg kepada warga yang menerima bantuan PKH dan BPNT. Namun, statusnya tidak teregister karena tidak memenuhi syarat formil," terangnya.

Terakhir, lanjut Ahmad, perkara Nomor 002/Reg/TM/PL/KAB/13.11/I/2024  tentang adanya dugaan kepala desa yang melakukan tindakan merugikan dan menguntungkan salah satu Caleg DPRD KBB.

"Dugaan pelanggaran terjadi pada 13 Januari 2024 di Desa Cikadu, Kecamatan Sindangkerta, Bandung Barat," ucapnya.

Ahmad menyebut, dugaan adanya sikap yang terindikasi keberpihakan terhadap salah satu Caleg DPRD KBB.

"Sama halnya dengan dugaan pelanggaran pertama, kasus di Desa Cikadu diterapkan Pasal 282 Jo 490 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di mana pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang merugikan dan menguntungkan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye," paparnya.

"Meski begitu untuk statusnya masih berjalan," tandasnya.*** (agus satia negara)