Aparatur Wilayah Diberikan Sosialisasi E-SPPT Untuk Tingkatkan Pembayaran PBB P2
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar sosialisasi tata cara pendaftaran E-SPPT PBB P2 dan Penyampaian DHKP PBB P2 Tahun 2024 kepada Camat dan Lurah SeKota Bogor di Paseban Sribaduga, Balai Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah pada Jum'at 2 Februari 2024 siang. Diharapkan dengan adanya inovasi baru ini kesadaran masyarakat membayar PBB P2 bisa lebih meningkat, yang tentunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor juga meningkat.
INILAHKORAN, Bogor - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar sosialisasi tata cara pendaftaran E-SPPT PBB P2 dan Penyampaian DHKP PBB P2 Tahun 2024 kepada Camat dan Lurah SeKota Bogor di Paseban Sribaduga, Balai Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah pada Jum'at 2 Februari 2024 siang. Diharapkan dengan adanya inovasi baru ini kesadaran masyarakat membayar PBB P2 bisa lebih meningkat, yang tentunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor juga meningkat.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menuturkan, sosialisasi E-SPPT ini mempunyai tujuan juga harapan, mudah-mudahan target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar Rp306,9 miliar bisa tercapai. Untuk strategi akan dipikirkan dan jalankan bersama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparatur wilayah.
"Untuk aparatur wilayah juga perangkat daerah harus mampu menyukseskan E-SPPT karena hasil yang diupayakan akan kembali kepada masyarakat. Jadi uang rakyat kembali ke rakyat," ungkap Dedie usai acara.
Baca Juga : Badan Geologi Sebut Keberadaan Pabrik AMDK di Cigombong Tak Bikin Setu Lido Jebol
Dedie melanjutkan, angka pendapatan Kota Bogor ada beberapa hal yang diwaspadai terkait kecenderungan penurunan dari sisi pendapatan sektor jasa perdagangan akibat dari rencana pemindahan ibukota negara yang sudah diundang-undangkan yang ditetapkan pemerintah bukan sekedar wacana.
"Saya mengingatkan pendapatan Kota Bogor tidak lepas dari sebagai daerah penyangga ibukota. Sektor jasa perdagangan utamanya hotel dan restoran berkaitan erat dengan kegiatan instansi pemerintah pusat, lambat laun trennya akan menurun. Pemindahan ibukota dan aktivitas lembaga negara yang tadinya bisa dilaksanakan di sekitar Jabodetabek sampai Bandung akan pindah ke daerah sekitar IKN," tutur Dedie.
"Untuk itu kami harus cari terobosan baru agar potensi pendapatan Kota Bogor yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk pembangunan tetap ada. Caranya mempermudah investasi perizinan sehingga ada kesempatan atau peluang berusaha bagi masyarakat termasuk penambahan potensi pendapatan untuk Kota Bogor. jadi ini bagian dari upaya kami, bagaimana E-SPPT kedepan akan menjadi andalan untuk melaksanakan pembangunan," tambah Dedie.
Baca Juga : Bupati Bandung: RKPD 2025 Fokus Pemantapan Daya Saing Daerah
Dedie menjelaskan, selain tren penurunan, melihat struktur pendapatan Kota Bogor yang didominasi BPHTB dan PBB yang sifatnya tradisional, maka Kota Bogor harus membuat langkah-langkah politis dan konkrit untuk menyelaraskan tata batas untuk kemudian menghasilkan sebuah pendapatan baru bagi Kota Bogor. Untuk itu semua harus mendukung dan optimis hal ini, karena bisa menjadi penyelamat bagi Kota Bogor.
Halaman :
