Aparatur Wilayah Diberikan Sosialisasi E-SPPT Untuk Tingkatkan Pembayaran PBB P2

INILAHKORAN, Bogor - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar sosialisasi tata cara pendaftaran E-SPPT PBB P2 dan Penyampaian DHKP PBB P2 Tahun 2024 kepada Camat dan Lurah SeKota Bogor di Paseban Sribaduga, Balai Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah pada Jum'at 2 Februari 2024 siang. Diharapkan dengan adanya inovasi baru ini kesadaran  masyarakat membayar PBB P2 bisa lebih meningkat, yang tentunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor juga meningkat.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menuturkan, sosialisasi E-SPPT ini mempunyai tujuan juga harapan, mudah-mudahan target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar Rp306,9 miliar bisa tercapai. Untuk strategi akan dipikirkan dan jalankan bersama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparatur wilayah. 

"Untuk aparatur wilayah juga perangkat daerah harus mampu menyukseskan E-SPPT karena hasil yang diupayakan akan kembali kepada masyarakat. Jadi uang rakyat kembali ke rakyat," ungkap Dedie usai acara.

Dedie melanjutkan, angka pendapatan Kota Bogor ada beberapa hal yang diwaspadai terkait kecenderungan penurunan dari sisi pendapatan sektor jasa perdagangan akibat dari rencana pemindahan ibukota negara yang sudah diundang-undangkan yang ditetapkan pemerintah bukan sekedar wacana.

"Saya mengingatkan pendapatan Kota Bogor tidak lepas dari sebagai daerah penyangga ibukota. Sektor jasa perdagangan utamanya hotel dan restoran berkaitan erat dengan kegiatan instansi pemerintah pusat, lambat laun trennya akan menurun. Pemindahan ibukota dan aktivitas lembaga negara yang tadinya bisa dilaksanakan di sekitar Jabodetabek sampai Bandung akan pindah ke daerah sekitar IKN," tutur Dedie.

"Untuk itu kami harus cari terobosan baru agar potensi pendapatan Kota Bogor yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk pembangunan tetap ada. Caranya mempermudah investasi perizinan sehingga ada kesempatan atau peluang berusaha bagi masyarakat termasuk penambahan potensi pendapatan untuk Kota Bogor. jadi ini bagian dari upaya kami, bagaimana E-SPPT kedepan akan menjadi andalan untuk melaksanakan pembangunan," tambah Dedie.

Dedie menjelaskan, selain tren penurunan, melihat struktur pendapatan Kota Bogor yang didominasi BPHTB dan PBB yang sifatnya tradisional, maka Kota Bogor harus membuat langkah-langkah politis dan konkrit untuk menyelaraskan tata batas untuk kemudian menghasilkan sebuah pendapatan baru bagi Kota Bogor. Untuk itu semua harus mendukung dan optimis hal ini, karena bisa menjadi penyelamat bagi Kota Bogor. 

"Perbaikan tata batas, selain memperbaiki bidang tanah digital di BPN, berpotensi meningkatkan PBB Kota Bogor. Ini menjadi agenda kedepan bagaimana upaya kami kedepan meningkatkan PBB. Strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersedia membayarkan PBB, diantaranya pemberian insentif berupa diskon yang jumlah bervariasi. Insentif bagi para petugas diharapkan meningkat agar menjadi motivasi dalam mengejar target," pungkasnya.

Sekretaris Bapenda Kota Bogor, Tyas Ajeng Fitriani Prihandari menuturkan, Bapenda mempunyai terobosan E-SPPT yang sudah mendapatkan penghargaan, sehingga ini salah satu inovasi Kota Bogor yang sudah mendapat penghargaan di level nasional. E-SPPT ini memberikan kemudahan dalam hal distribusi, tadinya distribusi manual door to door yang belum tentu juga masyarakat mendapatkan tagihannya.

"Sekarang denga E-SPPT ini bisa langsung masuk ke WhatsApp atau Email dari Wajib Pajak (WP). Sekarang kami berikan stimulus diskon 15 persen untuk yang membayar dibulan Februari 2024, 10 persen yang bayar di bulan Maret 2024, dan 5 persen di bulan April 2024. Harapan kami dengan adanya stimulus ini, banyak masyarakat yang mendaftarkan ke E-SPPT karena cakupan E-SPPT ini belum semua mendaftarkan," tuturnya.

Tyas melanjutkan, dengan program stimulus ini kenapa yang diberikan diskon hanya yang sudah mendaftar E-SPPT, karena untuk meningkatkan cakupan pendaftaran E-SPPT. Bapenda sudah tidak lagi mencetak SPPT manual, pendistribusian sudah online semua. Kemudian masyarakat yang akan membayar juga diberikan kemudahan, sekarang ada 21 chanel pembayaran bisa melalui market place, QRIS, minmarket dan lainnya.

"Jadi masyarakat mau bayar PBB Sekarang gak usah mencari SPPT ke lurah atau pa RT. Ketika mau membayar tinggal klik aja bayar melalui e-commerce atau 21 channel pembayaran tadi. Harapan kami masyarakat bisa menjalankan kewajiban membayar pajak itu di awal tahun ini. Sosialisasi ke aparatur wilayah ini, mudah-mudahan meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena angka E-SPPT sendiri baru 52 persen," pungkasnya.*** (Rizki Mauludi)