Catatan Merah DPRD Kota Bogor Soal Penataan PKL, Salah Satunya Minim Koordinasi Antar SKPD
Komisi II DPRD Kota Bogor meminta Pemkot untuk memperbaiki sistem penataan PKL lantaran dari hasil rakor tidak adanya koordinasi jadi penyebab semrawutnya penataan PKL
"Karena kalau kita lihat ini jauh api dari panggang terkait pelaksanaan Perda. Maka perlu adanya Perwali yang menjadi petunjuk teknis bagi dinas dalam pelaksanaan Perda di lapangan nantinya, agar penataan sesuai dengan keinginan Pemkot dan harapan PKL," tegas Jatirin.
Lebih lanjut, Jatirin juga membeberkan, hasil rapat, dimana terdapat data yang dikemukakan oleh Pemkot Bogor terkait PKL. Berdasarkan data, dari 51 titik lokasi PKL, baru 14 titik yang dilakukan penataan. Sehingga, rencana penataan PKL dan zona UKM kedepannya perlu disiapkan skenario terbaiknya. Dengan mengedepankan komunikasi kepada para pelaku usaha.
"Kami menekankan setiap akan melakukan penataan kawasan, hendaknya dilakukan dialog dengan para pelaku usaha mikro atau PKL. Dan komisi II meminta Pemkot Bogor melakukan penataan PKL dengan membuka shelter atau zona PKL dengan melakukan pendampingan terhadap mereka," pungkas Jatirin. (Rizki Mauludi)
Halaman :
