Dugaan Korupsi PT PPE, Ini Empat Faktor Kenapa Korupsi Tumbuh Subur di Pemkab Bogor

Kedua, tambah Kang Yus, sapaan akrabnya, ialah tatakelola yang tidak transparan dan akuntabel. Bagaimana perencanaan, proses pengelolaan, monitoring dan evaluasi, untung dan rugi, dan sebagainya. 

Informasi-informasi tidak transparannya sehingga masyarakat Kabupaten Bogor tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas bagaimana menajemen BUMD tersebut. 

“Yang kita tahu setiap tahun BUMD tersebut menerima tambahan modal dari Pemkab Bogor. Bukannya memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemkab Bogor,” tambahnya.

Baca Juga : Tinggal Nunggu Restu Kejati Jabar, Tersangka Kasus Korupsi di PT PPE Bakal Ditetapkan

Logika sederhananya, sebut Yusfitriadi, akan sampai kapan BUMD terus-terusan meminta tambahan modal dari pemerintah daerah dan akan sampai kapan pemerintah daerah tidak mendapatkan keuntungan signifikan dari keberadaa BUMD tersebut.

Ketiga, jelasnya ialah terjadi malpraktek. Menurutnya, yang sangat terlihat malpraktek dilakukan oleh PT Sayaga Wisata, BUMD di bidang pariwisata. Yang seharusnya menata dan mengelola potensial tempat wisata yang ada di kabupaten bogor, malah mendirikan hotel yang sangat tidak representatif.

“Sehingga sudah bisa dipastikan potensial penyimpangan dan kebocoran dananya lebih besar,” tambahnya.

Baca Juga : Gawat! Kejaksaan Negeri Cibinong Bakal Tindak Lanjuti Dugaan Kebocoran APBD Kabupaten Bogor Rp42 Miliar

Keempat, fungsi pengawasan dan evaluasi. Hasil dari pengawasan dan evaluasi terhadap BUMD-BUMD yang ada di Kabupaten Bogor  baik oleh instansi pemerintah seperti Inspektorat maupun oleh anggota DPRD yang berwenang tidak begitu optimal.