Ini Faktor KPK Tuntut Tinggi Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay M Priatna

INILAH, Bandung - Jaksa Penunttut Umum (JPU) KPK menuntut Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M Priatna hukuman 7 tahun penjara. Ajay dituntut dua pasal sekaligus yakni suap dan gratifikasi. Dia juga tidak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hal itu terungkap dalam sidang tuntutan kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Ajay M Priatna di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis (12/8/2021).

Dalam amar tuntutannya, JPU KPK Budi Nugraha menyatakan Ajay terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan meminta majelis menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun, denda Rp300 juta, subsider kurungan enam bulan. Ajay pun diharuskan membayar uang pengganti Rp7,9 miliar dari hasil penerimaan suap dan gratifikasi yang diterimanya.

Dalam pertimbangannya, Budi menyebutkan hanya ada satu hal yang  meringankan dan dijadikan pertimbangan dalam memberikan tuntutan, yakni Ajay sama sekali belum pernah dihukum.

”Yang memberatkan, Ajay tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, tidak mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak berterus-terang, serta terdakwa mempengaruhi dan mengintimidasi saksi-saksi,” ujarnya.

Dalam uraiannya, Budi menjelaskan Ajay tidak hanya dikenakakan pasal suap atau 12 huruf a sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama, melainkan juga dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sebagaimana dakwaan akumulatif kedua, yakni pasal 12 huruf B Undang-undang tindak pidana korupsi.

Dalam dakwaannya JPU KPK Budi Nugraha menyebutkan, terdakwa sebagai Wali Kota Cimahi telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji.

"Yakni menerima hadiah berupa uang secara bertahap sejumlah total Rp1,6 miliar lebih dari Hutama Yonathan selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik RSU Kasih Bunda," katanya.

Padahal, lanjutnya, patut diduga jika hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan terdakwa sebagai wali Kota Cimahi tidak mempersulit perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara.

Budi mengungkapkan, kasus itu berawal sekitar tahun 2018 RSU Kasih Bunda berencana  melakukan proyek pembangunan Gedung B dengan memperluas dan menambah bangunan rumah sakit menjadi 12 lantai. Sebelum semua dilakukan, RSU Kasih Bunda harus mengurus beberapa perizinan ke Pemkot Cimahi.

Hutama pun kemudian menghubungi temannya Dominikus untuk dipertemukan dengan terdakwa selaku Wali Kota Cimahi. Saat itu Ajay siap membantu perizinan dengan syarat pengerjaan dilakukan oleh rekannya yang juga seorang pengusaha Ahmad Syaikhu.

Setelah itu, Ajay dan Hutama beberapa kali melakukan pertemuan di kafe dan rumah makan, baik di Cimahi maupun di Kota Bandung. Dalam pertemuan itu, Ajay diduga meminta uang senilai Rp3,2 miliar

Penyerahan uang dilakukan oleh staf keuangan RSU Kasih Bunda melalui orang kepercayaan Ajay Priatna. Sampai pada akhirnya orang-orang itu diamankan di salah satu kafe di Kota Bandung.

Selain didakwa menerima suap dari Hutama Yonathan, Ajay juga dalam dakwaan KPK disebut menerima suap dari pihak  lainnya selama menjabat Wali Kota Cimahi.

Ajay didakwa menerima uang sejumlah Rp6.301.079.610 yang berasal dari pemberian beberapa perusahaan terkait kegiatan pengajuan izin prinsip reklame, izin prinsip videotron, izin prinsip mal pelayanan publik, dan izin prinsip pabrik.

Kemudian terkait dengan pengurusan IMB Pabrik, terkait pembayaran sewa rumah dinas dan terkait fee atas pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cimahi dan RSUD Cibabat Cimahi.

Akibat perbuatannya  Ajay dengan tiga pasal sekaligus. Pertama yaitu Pasal 12 huruf a UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kedua, Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Kemudian, Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Ahmad Sayuti)