Legislator Jabar Ibaratkan Pemprov Seperti Keong, Ini Sebabnya

INILAHKORAN, Bandung - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira blak-blakan mengibaratkan kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) seperti keong, karena lamban dalam merespon dan beradaptasi terhadap dinamika yang terjadi.

Salah satu contohnya kata Yunandar, adalah pembangunan infrastruktur transportasi publik. Dimana sejak dulu, hanya melulu melakukan kajian tanpa ada kepastian dalam eksekusinya. 

Pelaksanaan pembangunan transportasi publik terintegrasi yang seharusnya sudah diproses sejak lama, baru akan dilakukan tahun ini yakni Bus Rapid Transit (BRT). Itu pun diprediksi baru akan rampung pada 2027 mendatang, dimana ada 21 koridor melayani Bandung Raya.

Padahal kata Yunandar, saat ini kehadiran transportasi publik terintegrasi yang mumpuni sudah sangat dibutuhkan masyarakat. Mengingat kapasitas jalan di Bandung Raya sudah tidak mampu menampung jumlah kendaraan, sehingga kemacetan terjadi secara merata.

"Masalah transportasi, 2027 kalau enggak salah (baru selesai). Masih jauh. Enggak relevan dengan kondisi yang ada, butuh cepat tapi kayak keong," ujar Yunandar pada INILAHKORAN baru-baru ini.

Belum lagi persoalan sampah di Bogor Raya dan Bandung Raya kata dia, yakni TPPAS Lulut Nambo serta TPPAS Regional Legok Nangka yang juga belum dapat beroperasi. Dimana Lulut Nambo tengah dalam proses pembangunan fase 1 dan Legok Nangka baru direncanakan serta diharapkan dapat groundbreaking pada semester 1 2024 ini.

Sehingga dipastikan dalam waktu dekat belum juga dapat dimanfaatkan, guna mengurai persoalan sampah yang ada di Jawa Barat.

"Contoh Nambo, PR lama enggak selesai-selesai. Legok Nangka (ditargetkan) baru 2028 selesainya. Jadi susah," imbuhnya.

Upaya yang dilakukan Pemprov Jabar selama ini kata Yunandar, dalam mendapatkan investor untuk menuntaskan sejumlah persoalan tersebut hanya sebatas gembar-gembor semata tanpa ada realisasi.

"Masalah investasi ini, seperti tidak ada upaya yang konkret (menghasilkan)," tuturnya.

Maka dari itu, situasi ini kata dia menjadi tantangan tersendiri bagi Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin. Apakah mampu mengakselerasi penyelesaian persoalan yang ada dalam waktu singkat, sebelum kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024 terpilih. (Yuliantono)