Meski Gonta-ganti Wali Kota Banjir Tetap Ada, Walhi Jabar Sebut Tata Ruang di Cimahi Tak Sesuai RTRW 

INILAHKORAN, Cimahi - Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi Jabar) kembali angkat suara terkait persoalan banjir yang tak kunjung bisa diselesaikan Pemkot Cimahi meski gonta-ganti wali kota.

Walhi Jabar pun menyarankan agar Pemkot Cimahi meninjau sejumlah wilayah atau daerah yang turut berkontribusi menjadi penyebab banjir di wilayahnya, seperti Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Kalau secara prinsip, pemerintah mesti meninjau bagaimana misal kawasan Bandung Barat memiliki kontribusi terhadap sumbangsih banjir yang terjadi di Cimahi," kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin Iwang kepada wartawan, belum lama ini.

Pada prinsipnya, jelas Wahyudin, kawasan-kawasan yang berada di lereng itu, seperti Kawasan Bandung Utara (KBU) sudah habis dibeton. Sehingga, tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di sebagian besar KBU yang notabene masuk wilayah KBB.

"Jadi intervensi pembangunan apapun yang dilakukan di kawasan tersebut tentunya bakal berdampak besar terhadap daerah tangkapan air," jelasnya.

Selain itu, pola hidup masyarakat secara umum dalam hal ini kesadaran membuang sampah pada tempatnya yang belum cukup baik juga menjadi faktor penyebab banjir di Kota Cimahi.

Kemudian, Pemkot Cimahi juga harus mempertimbangkan perusahaan yang bergerak di bidang wisata untuk dipastikan perizinannya. Serta, bagaimana manajemen dan pengelolaan wisatanya.

"Mulai dari manajemen sampah maupun mitigasi, seperti kontribusi dampak yang ditimbulkan kegiatan wisata tersebut," ucapnya.

Sebab, sambung Wahyudin, sekecil dan sebesar apapun langkah yang dilakukan bakal berdampak pada lingkungan itu sendiri. Termasuk, jika manajemen pengelolaan wisata tidak ramah lingkungan, maka itu menjadi salah satu hal yang bakal memberikan kontribusi banjir.

"Misalnya pengunjung yang tidak ramah, membuang sampah sembarangan ke sungai-sungai dan membuat laju air tersumbat," ujarnya.

Termasuk, sebut Wahyudin, alih fungsi lahan di kawasan lereng atau perbukitan juga bakal memberikan dampak lantaran tingginya runoff 

"Itu adalah bukti intervensi dari kegiatan-kegiatan yang selama ini perlu di tertibkan pemerintah dikarenakan tata ruangnya yang tak benar. Padahal, semestinya permukiman-permukiman yang tidak berizin perlu ditertibkan," bebernya.

"Saya pikir banyak tata ruang yang tidak sesuai RTRW baik di Cimahi maupun di KBB," sambungnya.

Sehingga, perlu segera dilakukan evaluasi bangunan-bangunan yang sudah diproyeksikan untuk properti, seperti perumahan, toko-toko. Termasuk, bangunan-bangunan yang menghajar sepadan sungai.

"Itu perlu ditertibkan secara serius oleh pemerintah. Jika tidak maka muaranya itu ya bencana," imbuhnya.

"Banjir dan air tidak akan mengalir secara normal ketika terhambat oleh bangunan di sepadan sungai maupun juga yang terkikis oleh perumahan-perumahan," tandasnya. (agus satia negara)