Pembangunan Pusat Data Nasional Masuk Tahap Penyediaan Lahan
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan pembangunan pusat data nasional telah dilakukan finalisasi penandatanganan financial protocol oleh Kementerian Keuangan.
"Saat ini dalam proses yang advanced adalah pemerintah Prancis. Pemerintah Prancis sedang melakukan pembicaraan pembiayaannya dengan Bapenas dan Kementerian Keuangan," kata Menteri Johnny.
Dalam hal ini, Menteri Johnny mengatakan Kementerian Kominfo hanya terlibat menyangkut teknis peralatan dan pilihan teknologi.
Meski mendapat pembiayaan dari luar negeri, Menteri Johnny menegaskan bahwa Pusat Data Nasional ini akan dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai, "karenanya kalaupun itu dibiayai dengan pembiayaan asing, security sistem, semuanya akan dilakukan sendiri oleh Indonesia," ujar Menkominfo.
Baca Juga : Kangen Gaya Lawas? Mocca Rilis Kaset Album "Day by Day"
"Sehingga tidak kita khawatirkan karena sumber pembiayaannya asing, semua data kita akan mengalir ke asing, tidak," dia melanjutkan.
Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 2.700 pusat data untuk melayani kebutuhan pemerintahan, dan di antaranya hanya sekitar 3 persen saja yang memenuhi global standard. Sehingga, menurut Menkominfo, terdapat begitu banyak kendala untuk melakukan satu data Indonesia.
Saat ini pula pemerintah pusat dan daerah mempunyai 24.700 aplikasi, sehingga pembangunan pusat data nasional diharapkan dapat menjadi upaya peningkatan efisiensi APBN.
"Dengan dilakukan pembangunan pusat data nasional dalam rangka untuk mendukung Satu Data Indonesia, dan merancang super aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien," ujar Menteri Johnny.
Halaman :
