Pembentukan Pansus Rotasi, Mutasi dan Promosi di KBB Tuai Pro Kontra

INILAHKORAN, Ngamprah - Pro kontra pembentukan panitia khusus (Pansus) rotasi, mutasi dan promosi oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus bergulir.

Pasalnya, bagi mereka yang kontra dibentuknya pansus ini dinilai tidak urgen, terlalu masuk ke wilayah prerogatif bupati, dan kental nuansa politis. Namun, adapula sebagian yang setuju dibentuk pansus tersebut.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD KBB, Rismanto mengatakan, dibentuknya pansus rotasi, mutasi dan promosi di lingkungan Pemda KBB sudah sesuai dengan tata tertib dan Undang-undang.

Baca Juga : Eks Bioskop Rio dan Gereja Santo Iganitius Bakal Jadi Cagar Budaya Tahun Ini

"Jadi, jangan memandang pansus sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebab, dibentuknya untuk mengklarifikasi berbagai spekulasi yang masuk ke dewan," katanya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Rismanto menyebut, informasi terkait dengan persoalan itu masif. Oleh karena itu, pihaknya menindaklanjuti persoalan tersebut dengan membentuk pansus.

"Jadi berangkatnya dari niat baik dan prosesnya normatif, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan," sambungnya.

Baca Juga : TPST Cicabe Tak Berlanjut, Warga Apresiasi Pemerintah

Rismanto mengungkapkan, laporan yang masuk ke DPRD KBB menyangkut dugaan berbagai pelanggaran pada proses mutasi, rotasi, dan promosi itu cukup banyak dan ditindaklanjuti dengan membahasnya di rapat Badan Musyawarah (Banmus).