Pengumpulan ZIS Tak Sesuai Target, Baznas KBB Ungkap Penyebabnya

INILAHKORAN, Ngamprah - Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas KBB mengakui zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang terkumpul masih relatif fluktuatif.

Kondisi tersebut diakui Baznas KBB terjadi lantaran potensi ZIS dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) KBB belum tergarap secara maksimal.

"Pendapatan dari ZIS berkisar antara Rp200-300 juta/bulan dan itu didominasi dari ASN," ungkap Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas KBB Saiful Rahman saat ditemui di kompleks Pemda KBB seusai beraudiens dengan Pj Bupati Bandung Barat.

Saiful menjelaskan, Baznas KBB menargetkan bisa mendapatkan pemasukan dari ZIS sebesar Rp500 juta/bulan. 

Menurutnya, hal itu dikarenakan potensi zakat di Bandung Barat sangat besar namun belum bisa dimaksimalkan. 

"Oleh karena itu perlu adanya peran dari pemerintah daerah untuk meningkatkan ZIS khususnya dari ASN," jelasnya.

Saiful menerangkan, sebagai bagian dari lembaga pemerintah non struktural, pemerintah daerah harus mensupport Baznas. Seperti yang tertuang dalam aturan-aturan baik perundangan, aturan pemerintah dan Surat Edaran Kemendagri. 

Terlebih, sambung Saiful,  keberadaan Baznas adalah lembaga untuk menyejahterakan umat.

"Misalnya ada kebijakan yang dikeluarkan Pj Bupati agar ASN semakin rajin menyalurkan ZIS," terangnya.

"Tapi kalau tidak ada campur tangan pemerintah memang akan sulit," sambungnya.

Pihaknya pun berharap kepada Pj Bupati Bandung Barat agar dapat memberi penguatan pada Baznas karena ASN menjadi sumber zakat yang potensial untuk disalurkan pada yang membutuhkan. 

"Sesuai fungsi dari lembaga Baznas, yakni untuk melayani mustahik dan muzaki," ucapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif mengungkapkan, pihaknya merespon baik dan sudah merumuskan bersama Baznas KBB bagaimana pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah melalui Baznas agar tidak salah kelola. 

Kemudian, bagaimana program kemanusiaan juga bisa berjalan di bidang kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya.  

“Kami sudah memutuskan bagaimana program pelaksanaannya, supaya nanti jangan sampai kita mengelola sedekah orang, tapi salah kelola," ujarnya.*** (agus satia negara)