PWI Jabar Dorong Inovasi Media Massa, Tangkal Hoaks Medsos
PWI Jabar menilai, inovasi itu juga sebagai salah satu cara media massa untuk bertahan dari gempuran persaingan dengan media sosial dan menangkal hoaks.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Subang - Sekretaris Umum PWI Jabar Tantan Sulthon Bukhawan mengatakan, sudah seharusnya media massa dan jurnalis untuk berinovasi mengikuti zaman digitalisasi, guna menangkal hoaks yang kerap bertebaran di media sosial dan memberikan informasi sesuai kaidah jurnalistik.
PWI Jabar menilai, inovasi itu juga sebagai salah satu cara media massa untuk bertahan dari gempuran persaingan dengan media sosial dan menangkal hoaks.
Untuk itu, Tantan berharap meski memanfaatkan platform media sosial media massa maupun jurnalis tetap menaati kode etik jurnalistik guna melahirkan informasi yang faktual dan mendidik sesuai harapan PWI Jabar.
"Kesempatan kita juga. Kerja di media konvensional bukan berarti tidak relevan, tapi bagaimana inovasi baru produk jurnalistik. Tapi tidak melupakan tugas kita sebagai kontrol. Jadi jembatan, memproduksi informasi dengan tata cara yang sudah jadi pakem," kata Tantan dalam diskusi gathering media KPU Jabar di Ciater, Subang, Selasa 26 Desember 2023 malam.
Khususnya pada tahun politik seperti saat ini sambung dia, dimana tidak sedikit oknum yang memanfaatkan media sosial untuk menjatuhkan figur tertentu hanya demi menang di Pemilu 2024.
"Pemilu selalu muncul yang mengaburkan informasi. Ini menjadi kewajiban tugas kita bersama menciptakan konten yang betul-betul bisa dipercaya masyarakat," ucapnya.
Oleh karena itu, Tantan juga mendorong kepada media massa agar tidak melakukan serupa dan tetap menjaga tugas dan fungsi sesuai kaidah dan kode etik jurnalistik.
"Di konten, media mainstream banyak yang tidak memenuhi unsur jurnalistik. Sehingga informasi tidak sedikit melahirkan konten jurnalistik yg tidak memenuhi unsur jurnalistik. Ini jadi PR. Ini tugas bersama bagaimana mereka mencari informasi yg baik. Mengembalikan kepercayaan masyarakat akan konten yang layak dan sesuai kaidah jurnalistik," harapnya.
Sehingga pada Pemilu 2024 sekarang, fungsi kontrol media massa dapat berjalan maksimal dalam mengawal perhelatan pesta demokrasi yang jujur dan adil.
"Kita punya tanggungjawab besar sebagai pilar demokrasi. Transparan, jujur dan adil. Fungsi kontrol harus dilakukan. Kita punya tanggungjawab berat. Jangan sampai masyarakat salah pilih. Jangan sampai demokrasi melahirkan pemimpin yg tidak amanah," paparnya.
Sementara Komisioner KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan, akun media sosial yang kerap menyebarkan media sosial tanpa berdasarkan fakta sejatinya membahayakan kondusivitas perhelatan Pemilu. Bahkan tidak menutup kemungkinan menimbulkan perpecahan, sehingga masyarakat diharapkan dapat lebih jeli dan melakukan kroscek terlebih dahulu, serta jangan menerima informasi secara mentah.
"Tidak ada yang bisa memastikan informasi benar atau tidak. Mengancam keberlangsungan demokrasi. Ini mengundang keprihatinan kita bersama," tandasnya. (yuliantono)
Editor : Doni Ramdhani

