SMPN 1 Baleendah Lakukan Pungutan ke Siswa, Ini Pernyataan Menohok Komisi D DPRD Kabupaten Bandung

Kejadian seperti di SMPN 1 Baleendah mengenai pungutan biaya perpisahan dan album foto diharapkan tidak kembali terulang.

SMPN 1 Baleendah Lakukan Pungutan ke Siswa, Ini Pernyataan Menohok Komisi D DPRD Kabupaten Bandung

Seperti diketahui, para orang tua siswa kelas 9 Sekolah Menengah Pertama Negerin (SMPN) 1 Baleendah Kabupaten Bandung, mengeluhkan adanya pungutan uang untuk perpisahan dan pembelian album poto kenangan sebesar Rp 285 ribu per siswa.

"Awalnya itu nilainya Rp 300 ribu, diturunkan sedikit jadi Rp 285 ribu. Kami orang tua siswa memang diajak rapat oleh komite, tapi sayangnya dalam rapat itu selain tidak diberikan kesempatan menyampaikan keberatan, kami juga tiba-tiba disodori lembar persetujuan untuk ditandatangani tanpa ada ditulis nominalnya," kata salah seorang orang tua siswa kelas 9 yang tak mau disebutkan namanya, Senin 10 April 2023.

Ia menyebutkan, uang sebesar Rp 285 ribu itu untuk diluar untuk biaya sewa pakaian adat, pembelian T-Shirt kelas dan lainnya. Sehingga, biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa kelas 9 ini lumayan besar. Dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang, jumlah ini tentu memberatkan mereka. Karena meskipun SMPN 1 Baleendah ini sekolah favorit, namun tidak semua siswanya berasal dari keluarga mampu.

Baca Juga : Gema Ramadan, IJTI Jawa Barat Bikin Gelaran Jurnalis Nyantri

"Uang itu harus terkumpul pada bulan Mei hingga Juni. Tidak semua orang tua siswa mampu, harusnya pihak sekolah dan komite itu mau melihat dan mendengarkan keberatan para orang tua siswa, jangan asal menentukan nilai, kemudian berdalih sudah disetujui oleh kami para orang tua siswa," ujarnya.

Orang tua siswa kelas 9 SMPN 1 Baleendah lainnya mengungkapkan keresahan yang sama. Kata dia, pungutan atau iuran berdalih sumbangan seikhlasnya ini dirasa sering terjadi di sekolah ini. Jauh sebelumnya, mereka diminta sumbangan sukarela untuk pembangunan panggung. Kemudian, sumbangan pengecatan ruang kelas, kipas angin dan lainnya.

"Memang yang melakukan itu komite sekolah. Tapi anehnya kok untuk biaya pengecatan dan lainnya itu kok minta partisipasi ke orang tua siswa. Bukannya sekolah itu punya anggaran pemeliharaan daru dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), apalagi ini kan sekolah negeri tapi kok sering banget minta sumbangannya," katanya.(rd dani r nugraha).

Halaman :


Editor : Ahmad Sayuti