Tanpa Tangisan, PKS Kabupaten Bogor Menolak Kenaikan Harga BBM
Tanpa tangisan, Pimpinan DPD PKS Kabupaten Bogor menolak kenaikan harga BBM. Aksi itu pun dilakukan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor.
Selain tegas menolak kenaikan harga BBM, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor PKS Fikri Hudi Octiarwan pun memberikan solusi, seperti menggunakan surplus pendapatan hasil penjualan atau eksport produk bumi, energi, tambang dan lainnya.
"Pada pidatonya tanggal 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyatakan negara mengalami surplus pendapatan dari penjualan atau eksport batu baran dan komodoti sumber saya energi dan mineral lainnya hingga Rp500 triliun hingga ekonomi tumbuh sebesar 5 persen. Harusnya surplus pendapatan itu dipakai untuk subsidi BBM. Kami minta Presiden Joko Widodo mengubah kebejakan politiknya, yaitu membatalkan kenaikan harga BBM," kata Fikri Hudi Octiarwan.
Ia menambahkan, penghematan juga bisa dilakukan pemerintah pusat dengan membatalkan atau menunda pembangunan ibu kota negara baru, kereta cepat atau poyek yang kurang strategis lainnya.
Baca Juga : Pemkot-DPRD Kota Bogor Sepakati Perda Penyelenggaraan Perizinan
"Kepentingan masyarakat kecil harus menjadi prioritas, berapa banyak sih rakyat yang akan menggunakan kereta cepat, lebih baik digunanan untuk mensubsidi BBM dan menggunakan cara yang tepat agar subsidi BBM tidak tepat sasaran," tambahnya.*** (reza zurifwan)
Halaman :
