Wakil Ketua MPR Kunjungi DPP LDII: Gerakan Moral dan Dakwah Itu Penting
Ormas atau organisasi masyarakat merupakan cerminan kondisi lapangan yang bisa dijadikan rujukan aspirasi dalam penentuan kebijakan di legislatif.
INILAH, Jakarta - Ormas atau organisasi masyarakat merupakan cerminan kondisi lapangan yang bisa dijadikan rujukan aspirasi dalam penentuan kebijakan di legislatif. Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dr. (HC) Zulkifli Hasan, S.E., M.M. saat bersilaturrahim ke Kantor DPP LDII, Sabtu (29/5/2021).
Dalam lawatannya, ia memuji LDII karena memiliki tata kelola ormas yang baik hingga tingkat grass root. Dalam kunjungan, Zulkifli Hasan atau yang biasa disapa Zulhas disambut Ketua Umum DPP LDII K.H. Chriswanto Santoso serta beberapa pengurus DPP LDII periode 2021-2026.
Zulkifli Hasan bersyukur bisa silaturahim ke Kantor DPP LDII di bilangan Patal Senayan, Jakarta, yang dilakukan dengan protokol kesehatan. Pasalnya, kunjungan sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Baca Juga : Selama Operasi Ketupat Tidak Ada Polisi yang Terpapar COVID-19
“Saya pimpinan MPR dan partai politik. Antara partai politik dan ormas tentu memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Partai politik penyambung aspirasi yang sevisi. kami menyerap aspirasi dalam berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama,” ujarnya.
”Gerakan moral dan dakwah itu penting untuk memberi kesadaran, tetapi sifatnya hanya memberi rekomendasi. Sedangkankan eksekutif dan legislatif itu pengambil keputusan, eksekutor yang menentukan arah,” imbuhnya.
Zulhas menambahkan, partai politik adalah lembaga pemilik kekuasaan di parlemen. Dalam demokrasi, rakyat diatur dalam undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Maka, parlemen itu ada dalam rangka mengakomodir banyak kepentingan. Kenyataannya, ada berbagai kepentingan di parlemen yang bisa memberikan gap besar antara kubu yang berseberangan.
Baca Juga : Kakorlantas: 1.309 Orang Terindikasi Covid-19 Sesuai Hasil Antigen
“Yang memperjuangkan Islam ada. Namun ada juga yang memperjuangkan hal lain. Ini disebut pertarungan politik. Contohnya, kontroversi Undang-Undang Pelindungan Kekerasan Seksual (PKS) yang isinya seolah-olah melegalkan zina. Jadi, seperti itu parlemen dalam berdemokrasi. Maka kita perlu berjuang bersama dan perlu diskusi agar mendapat keputusan terbaik,” ujarnya.
Halaman :
