Ajukan Anggaran Rp2,1 Triliun, Ini Rencana DBMPR Jabar Dalam Perbaikan Jalan

INILAHKORAN, Bandung – Kepala DBMPR Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp2,1 triliun, dalam rangka melanjutkan program jalan mulus untuk tahun anggaran 2024 mendatang.

Dimana saat ini tengah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat, yang nanti bakal di paripurna pada Jumat (8/9/2023). 

Sebab nilai tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas jalan milik provinsi, guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebab dia meyakini, dengan infrastruktur jalan yang mulus maka mobilitas masyarakat kian terakselerasi.

“Kita mengajukan di Rp2,1 triliun, dengan catatan untuk naikkan kelas ruas jalan 2.360 kilometer. Tidak menambah kuantitas, menambah jalan baru atau memperlebar jalan eksisting, karena cost terlalu mahal. Tapi paling tidak kita tingkatkan, karena akan menimbulkan multiplier effect. Peningkatan ekonomi, menekan kemiskinan dan sebagainya,” ujarnya usai rapat pimpinan di Gedung Sate, Kamis 7 September 2023.

Dia memaparkan, saat ini prognosis kemantapan jalan di 2023 telah berada di angka 83,7 persen. Diharapkan, dengan penanganan lanjutan mampu terdongkrak hingga 90,5 persen. Saat ini sambung dia, yang menjadi prioritas di 2024 adalah jalan yang rusak parah dan butuh rekonstruksi.

“Paling tidak sekitar 7 persen yang kita kejar. Sekitar 200 kilometer. Tetapi problemnya itu, kondisi kerusakan di masing-masing ruas jalan berbeda. Variatif. Ada yang perlu rekonstruksi, ada juga yang berkala. Prognosis kita di 2023 yang rusak parah sampai hancur itu hampir mencapai 90 kilometer dari 2.362 kilometer tersisa. Ini yang mau kita tuntaskan di 2024 dan harus tuntas di 2024, karena kemantapan jalan menjadi target utama dalam RPD,” imbuhnya.

Sepanjang 2023 sambung dia, sekitar 700 kilometer jalan sudah dirampungkan melalui program jalan mulus (jamu). Dimana sekitar 90 kilometer di antaranya, merupakan rekonstruksi ulang.

Selain jalan, dalam program revitalisasi infrastruktur pihaknya turut mengonstruksi dua jembatan eksisting yang telah rusak parah. Sementara sisanya, akan diupayakan secara bertahap untuk dirampungkan.

“Di 2024, ada dua jembatan kita rekonstruksi. Di Cikadu, Cianjur Selatan dan satu lagi jembatan di Indramayu-Cirebon. Ini karena kondisinya sudah tidak layak. Soal jembatan ini, kita sudah identifikasi, ada 111 jembatan yang butuh penanganan khusus dari 1.295 jembatan punya provinsi. Paling krusial ada 9, yang mau tidak mau harus direkonstruksi. Dua di antaranya di 2024 kita baru bisa tangani,” ucapnya.

Abeng menerangkan, perbaikan jembatan ini tidak bisa dilakukan sekaligus karena terkendala kesiapan anggaran. Sebab, untuk merekonstruksi jembatan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga terpaksa harus dicicil dalam penangananya.

“Jembatan ini bukan tidak menjadi prioritas. Tapi anggaran kita terbatas. Sehingga untuk yang lainnya, yang belum direkonstruksi kita lakukan pemeliharaan,” tuturnya.

Sementara mengenai rencana pembangunan flyover di 2024, dia menerangkan pihaknya telah melakukan pengajuan untuk membangun di Gedebage Selatan. Ini tak lain untuk mengurai kemacetan di kawasan Bandung Timur, khususnya yang mengarah ke Masjid Raya Al-Jabbar. Hanya saja sejauh ini diakuinya belum ada keputusan pasti akan rencana tersebut, mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar.

“Kita pernah mengusulkan untuk membangun flyover Gedebage Selatan untuk mengurai kemacetan menuju Al-Jabbar dan Bandung Timur, tetapi belum teranggarkan masalahnya. Membangun persimpangan tidak sebidang itu tidak kecil, hampir mendekati angka Rp200-an miliar. Sementara kondisi keuangan nampaknya belum cukup kuat. Saya juga mendengar kabar, sedang ditinjau ulang untuk pembiayaan infrastruktur,” tandasnya. (Yuliantono)***