Buruh Turun ke Jalan, Tolak Kenaikkan BBM Hingga Omnisbus Law

Para pengunjuk rasa juga beberapa kali mengemukakan kekesalan dan penyesalannya terhadap anggota DPR termasuk DPRD Garut yang terkesan hanya butuh suara rakyat ketika berkampanye pada Pemilu namun diam berpangku tangan ketika rakyat membutuhkan perhatian mereka.

DPRD hanya diam terhadap berbagai kebijakan Pemerintah yang menyengsarakan rakyat.

"Waktu Pemilu, mereka mengemis-ngemis. Tapi sekarang hanya diam. Mana perhatian mereka terhadap buruh dan rakyat ?" kata salah seorang pengunjuk rasa.

Baca Juga : Pasca Kebakaran, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tetap Normal

Senada dikemukakan seorang pengunjuk rasa perempuan, Umi Kulsum.

"Beberapa kali kami datang ke DPRD, tapi mereka tak pernah hadir, Padahal rakyat terus dihimpit kesengsaraan. Kami turun ke jalan, meskipun kami tahu risikonya dari perusahaan. Saat rekan kami kebanjiran (sungai Cimanuk) pun, tak ada perhatian Pemerintah," ujarnya.

Dia menyebutkan, kenaikan harga BBM seperti sekarang semakin membuat dirinya dan rakyat lainnya semakin sengsara. Sedangkan upah kerja yang mereka terima sama sekali jauh dari mencukupi kebutuhan hidup.

Baca Juga : TEGAS... Bupati Garut Tolak Kenaikan Harga BBM

"UMK tahun kemarin hanya naik Rp14 ribu. Padahal harga barang-barang terus naik, apalagi sekarang setelah harga BBM naik," sesalnya.