Klaim Tak Teralokasikan Anggaran, Ratusan Rutilahu di KBB Tak Direhabilitasi

INILAHKORAN, Ngamprah - Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini dihadapkan dengan beragam persoalan yang terjadi. Salah satunya program rehabilitasi atau perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di KBB yang selama tahun 2023 belum terealisasikan.

Pemda KBB beralasan tidak terealisasinya rehabilitasi Rutilahu tersebut lantaran tidak adanya alokasi anggaran untuk konsultan pendamping yang salah satu tugasnya untuk melakukan sosialisasi, survei, dan membuat RAB.

"Tahun 2023 ini belum ada program rehabilitasi Rutilahu yang dikerjakan karena kami terkendala tidak adanya anggaran untuk konsultan pendamping,"
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman KBB Ani Rosliyanti kepada wartawan.

"Bahkan, sejak saya menjabat (Kadisperkim) per 1 September 2023, kondisinya sudah seperti itu," sambungnya.

Ani menjelaskan, dalam dokumen perencanaan kegiatan awalnya ada 290 rehabilitasi Rutilahu yang akan jadi target sasaran perbaikan.

"Lalu, di anggaran perubahan ada rasionalisasi program menjadi 233 Rutilahu, tapi tetap tidak ada anggaran untuk konsultan pendamping," jelasnya.

Kendati demikian, Ani menegaskan, pihaknya bakal mengupayakan agar rehabilitasi 233 Rutilahu bisa rampung tahun ini.

"Salah satunya dengan berkomunikasi ke Komisi III dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB," ucapnya.

Menurutnya, solusi yang didapatkan, yaitu pihaknya berencana bakal menggeser anggaran dari Bidang Pertanahan ke Bidang Kawasan Permukiman (Waskim).

"Kami tetap akan mengupayakan rehabilitasi 233 Rutilahu terealisasi di tahun ini, dengan menggeser anggaran perubahan yang ada di bidang kami sebesar Rp392 juta untuk konsultan pendamping rehabilitasi Rutilahu," tuturnya.

Lebih lanjut Ani menerangkan, keberadaan konsultan pendamping dalam program Rutilahu sangat diperlukan. Sebab, mereka yang akan melakukan sosialisasi, survei atau verifikasi objek, dan membuat RAB.

"Dengan begitu, bantuan rutilahu Rp15 juta/rumah bisa maksimal serta tepat sasaran," terangnya.

Rencananya, sambung Ani, konsultan pendamping bakal dibagi tiga wilayah, utara, selatan, dan tengah, untuk memudahkan jangkauan karena KBB cukup luas.

Berdasarkan RPJMD 2018-2022, sebut Ani, secara keseluruhan target rehabilitasi Rutilahu di KBB yang diperbaikai sebanyak 23.859.

"Tapi realisasi dalam lima tahun hanya berhasil merehabilitasi 7.485 Rutilahu," ucapnya.

Sementara, tambah Ani, dari total jumlah tersebut yang ditangani oleh anggaran dari APBD KBB hanya sebanyak 2.490.

"Realisasi perbaikan Rutilahu sejak tahun 2018 hingga 2022 terus menurun, dari 2.473 di tahun 2018 menjadi hanya 1.385 di 2022. Rinciannya bantuan dari provinsi, DAK, bedah rumah, P2WKSS, BSMSA, BSPS, dan APBD KBB," pungkasnya.*** (agus satia negara)