Komisi III DPRD Jabar: Bank bjb Terima Suntikan Modal Rp400 Miliar dari Pemprov Jabar

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Husin memastikan, Bank bjb selaku BUMD terima suntikan modal

Komisi III DPRD Jabar: Bank bjb Terima Suntikan Modal Rp400 Miliar dari Pemprov Jabar
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Husin

INILAHKORAN, Bandung – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Husin memastikan, Bank bjb selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bakal menerima suntikan modal dari pemerintah provinsi (Pemprov) di 2022 ini.

Dia mengatakan dari sekian puluh BUMD milik Pemprov Jabar, hanya Bank bjb yang menerima penyertaan modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran 2022, sekitar Rp400 miliar lebih. Kini lanjut Husin, statusnya sedang menunggu Peraturan Gubenur (Pergub) Jabar.

“Pada 2022 ini, antara Pemprov dan DPRD sudah sepakat untuk melakukan penambahan modal kepada Bank bjb. BUMD yang mendapatkan penyertaan modal di 2022 ini hanya Bank bjb, yaitu sebanyak Rp410 miliar kalau tidak salah sekitar itu. Nantinya akan dibiayakan sekaligus dari APBD murni 2022 dan sekarang tinggal menunggu Pergub-nya yang tinggal ditandatangani oleh Gubernur Ridwan Kamil,” ujar Husin kepada INILAHKORAN, Selasa (22/2/2022).

Baca Juga: Dewan Minta Pemkot Segera Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng Murah

Husin menjelaskan, penyertaan modal ini harus dilakukan guna memastikan Pemprov Jabar tetap sebagai pemegang saham mayoritas Bank bjb, serta sebagai salah satu upaya agar BUMD tersebut terus berkembang dan meningkatkan kontribusi deviden terhadap APBD, dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

“Ini kenapa Bank bjb meminta Pemprov yang saat ini memiliki saham 38 persen untuk menambah modal, itu dikarenakan beberapa faktor. Bukan berarti Bank bjb kurang biaya atau tidak ada biaya. Tetapi sebagai langkah agar Pemprov ini tetap pertahankan jumlah sahamnya dan menjadi pemegang saham mayoritas. Sebab setelah kita lakukan kajian, kalau tidak melakukan penambahan modal. Ada potensi saham Pemprov bakal tergerus dan kebetulan ada beberapa kota dan kabupaten yang sudah siap untuk ambil alih sahamnya,” ucapnya.

Halaman :


Editor : inilahkoran