Komisi V DPRD Jabar Desak Pemprov Perbanyak Jumlah Sekolah

INILAH, Bandung – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan mendesak pemerintah provinsi (Pemprov), sesegera mungkin melakukan penambahan jumlah sekolah, guna memenuhi kebutuhan daya tampung jumlah siswa yang kian banyak di tiap daerah.

Dia mengatakan, aturan lama yang menjadi tolok ukur yaitu satu sekolah negeri untuk satu kecamatan sudah tidak memungkinkan untuk tetap dipertahankan saat ini. Sebab, jumlah penduduk dan luas wilayah dalam satu kecamatan berbeda. Akibatnya, banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri di wilayahnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Dalam pembahasan dengan mitra kerja, kita sudah sampaikan dan dorong untuk segera meminta penambahan anggaran. Salah satunya untuk program penambahan jumlah sekolah. Sekarang ini sudah tidak bisa lagi satu kecamatan hanya memiliki satu sekolah. Jadi harus ada penambahan sekolah di kota atau kabupaten,” ujar Dadang kepada INILAH, Senin (28/9/2020).

Baca Juga : Zona Merah, Lima Kabupaten/Kota di Jabar Kembali Jalani Pengetatan Aktivitas

“Orientasi berdasarkan kecamatan seperti aturan dulu, tidak bisa lagi diterapkan sekarang. Sekarang penentuan jumlah sekolah sudah seharusnya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Misal, dalam satu kecamatan ada 40 ribu orang dengan satu sekolah. Mungkin mencukupi. Tapi kalau jumlah penduduknya sampai 200 ribu orang, bagaimana? Kita harus pikirkan, mereka yang tidak bisa tertampung ini. Iya kalau disana ada sekolah swasta. Kalau tidak, mereka harus ikut ke sekolah kecamatan lain. Dengan aturan yang sekarang, zonasi. Kan kasihan,” lanjutnya.

Dadang berharap, program penambahan jumlah sekolah dapat segera terealisasikan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang ada di masing-masing daerah saat ini. Sehingga persoalan yang terjadi beberapa waktu lalu, tidak lagi terulang di kemudian hari.

“Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan, agar semua anak kita mendapat hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik di daerahnya. Tanpa harus ikut di daerah lain, yang otomatis akan menambah biaya juga. Selain untuk mengurangi masalah kita di Jawa Barat ini, dalam penerimaan kemarin,” tutupnya. (Yuliantono)

Baca Juga : 17 Hotel Disulap Jadi Tempat Isolasi OTG di Jabar