Pengamat Duga Pemberhentian JQR Karena Bey Machmudin Ingin Transparansi

Pengamat Administrasi Publik UPI Cecep Darmawan menduga, keinginan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memberhentikan Jabar Quick Response (JQR), karena tidak ada transparansi di lembaga tersebut.

Pengamat Duga Pemberhentian JQR Karena Bey Machmudin Ingin Transparansi

Dia menilai, faktor pembubaran sebuah tim bukan karena persoalan ini dibentuk oleh siapa. Namun berlandaskan hasil evaluasi untuk menakar kebermanfaatannya.

"Kemudian yang kurangnya itu harus diperbaiki. Kalau ada yang melanggar-langgar, berarti tinggalkan yang melanggar," tuturnya.

Khusus JQR pihaknya meminta Bey untuk mengaudit tim tersebut atau meminta laporan audit agar publik mendapatkan transparansi.

"Misalnya, selama Ridwan Kamil itu tahun pertama dapat berapa untuk apa? Apakah peruntukannya sudah sesuai atau belum? Tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima," katanya.

Pihaknya berharap, hasil audit tersebut sudah ada agar pembubaran JQR dipahami oleh publik sebagai langkah mengoptimalisasi peran OPD di bidang sosial kemanusiaan.

"Kalau belum, tidak ada waktu terlambat. Harus diaudit. Sejauh mana dan penggunanya untuk apa? Sehingga jelas lah. Karena itu kalau CSR walaupun dana swasta, kalau sudah masuk ke provinsi, itu sudah jadi dana publik. Karena dana publik harus dipublikasikan, harus diaudit, harus akuntabel," tandasnya. (Yuliantono)

Halaman :


Editor : Ahmad Sayuti