Ridwan Kamil Beberkan Perbandingan Data Rilis Publik dan Penetapan Laboratorium di Jabar
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar terus mendorong perbaikan mekanisme pelaporan kasus terkonfirmasi COVID-19.
Kang Emil pun meminta masyarakat maupun media untuk tidak menilai kondisi COVID-19 di Jabar hanya dari kasus harian, termasuk saat ini di mana 27 daerah se-Jabar tengah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau di Jabar disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional.
Pasalnya, ia mengatakan, terdapat belasan ribu kasus yang belum diumumkan. Kapan atau berapa yang diumumkan, bukan kewenangan Provinsi Jabar.
"Kewenangan (mengumumkan kasus) tidak di kami. Kami takut saat diumumkan, orangnya sudah sembuh. Diumumkan di hari itu, turunan analisanya jadi kurang tepat," kata Kang Emil.
Baca Juga : DPRD Jabar Optimistis, TPPAS Lulut Nambo Solusi Permasalahan Sampah
"Mohon jangan menilai PPKM dari kasus aktif. Itu poin saya karena kasus aktif mengandung data yang kurang akurat," ucapnya. (inilah.com)
Halaman :
