Dugaan Praktek Monopoli Pokir oleh Anggota DPRD KBB Mencuat, Pengusaha Ini Ungkap Faktanya
Isu dugaan adanya praktek monopoli pokok pikiran (pokir) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencuat ke permukaan usai seorang pengusaha asal Bandung Barat angkat suara.
Kendati demikian, ia menilai, usulan Pokir dari DPRD hanya sebatas program saja yang tak harus masuk hingga ranah teknis. Bahkan, hingga menyiapkan pengusaha.
"Saya tahu kalau Pokir itu diatur Undang-Undang (UU). Tapi di KBB praktiknya kan malah membunuh para pengusaha lokal yang punya integritas dan rekam jejak pekerjaan," paparnya.
"Sementara mereka cuma bawa pengusaha asal, bahkan cuma pinjem CV dari toko bangunan," sambungnya.
Baca Juga : Jelang Lebaran, Koruptor Hambalang Anas Urbaningrum Dibebaskan
Ia menerangkan, jumlah Pokir DPRD di lingkungan Pemda Bandung Barat bervariasi, tergantung jenis OPD dan besaran anggarannya. Bahkan, dirinya menduga di salah satu dinas hingga ratusan paket dikuasai Pokir DPRD.
"Jadi Pokir DPRD ini tak hanya berbentuk pengadaan barang dan jasa, bisa pula berupa pelatihan bahkan bimtek di satu dinas," bebernya.
"Kalau gini yang terjadi bukan hanya pengusaha yang rugi. Tapi juga sistem demokrasi kita terancam. Mestinya fungsi DPRD itu mengawasi sekarang justru masuk ke ranah eksekusi melalui Pokir," sambungnya.
Terpisah, salah satu pegawai di Dinas Pemda Bandung Barat mengakui, ada beberapa paket proyek milik Pokir DPRD.
Halaman :
