Iwan Setiawan 'Wariskan' Predikat WDP, Yusfitriadi Sebut Inilah Penyebabnya 

Bupati Bogor Iwan Setiawan disebut Yusfitriadi berpotensi 'mewariskan' predikat wajar dengan pengecualian (WDP) atas hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Barat. 

Iwan Setiawan 'Wariskan' Predikat WDP, Yusfitriadi Sebut Inilah Penyebabnya 
Yusfitriadi mengingatkan, pada akhir Desember nanti sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan harus menyerahkan tongkat estafet kepempimpinannya kepada Pj Bupati Bogor. (reza zurifwan)

Ketiga, lanjutnya sangat mungkin selama ini ada rekayasa sistemik terkait laporan keuangan kepada BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.  Entah manipulasi laporan, atau juga adanya pembiaran dari auditor yang penting opini BPK-RI Perwakilan Jawa Barat yang dikeluarkan adalah predikat WTP dengan cara apapun dan bukan dengan cara-cara yang benar menurut aturan dalam menyusun laporan keuangan. 

Sehingga, jelas Kang Yus sapaan akrabnya  bisa dibayangkan numpuknya permasalahan. 

"Ketika adanya kasus hukum baru terlihat semua masalah pada laporan keuangan Pemkab Bogor dari berbagai SKPD dan lembaga lainnya yang ada. Sehingga dalam pandangan Saya,  berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan predlkat WTP itu boleh-boleh saja, yang penting dilakukan dengan baik, faktual dan akuntabel. Namun jika saat ini untuk menghindari predikat WDP dilakukan dengan cara rekayasa, manipulasi atau mensiasati hukum, yakinlag kondisi tersebut merupakan bom waktu yang akan meledak kapanpun, hanya tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, jika pada akhirnya Iwan Setiawan benar-benar mewariskan predikat WDP justru bagi saya menarik, karena itulah faktanya. Jika ada yang harus berurusan dengan hukum atas konsekwensi dari WDP tersebut, dipersilahkan aparat penegak hukum memprosesnya secara transparan dan adil," jelas Kang Yus.

Baca Juga : Petugas Jasa Marga Yang Hanyut Ditemukan di Selokan Kampung Perca

Ia menambahkan bahwa saat ini justru momen yang akan menjadi pelajaran berharga bagi siapapun, dinas manapun yang ada di lingkungan Pemkab Bogor, untuk tidak main-main dalam mengelola keuangan pemerintahan daerah.

"Selain itu bisa jadi akan lebih mudah mengeloka keuangan ke depannya, karena sudah terlihat jelas dimana permasalahannya, dimana kesalahannya dan siapa saja pelaku-pelaku yang memberikan kontribusi terhadap rusaknya penataan keuangan di Pemkab Bogor," tambahnya.*** (reza zurifwan)

Baca Juga : SDG Gotong Royong Bareng Warga Renovasi Jalan di Desa Klapanunggal

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani