Pemprov Jabar Bakal Kurangi BPMU, Gaji Guru Honorer Terancam Berkurang 

INILAHKORAN, Ngamprah - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menyayangkan rencana Pemprov Jabar yang bakal mengurangi anggaran hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi siswa sekolah.

Menurutnya, pengurangan anggaran hibah BPMU dari Pemprov Jabar bisa menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan mengingat bantuan itu sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah dalam memenuhi biaya operasional.

"BPMU Pemprov Jabar dari asalnya Rp700 ribu per siswa per tahun menjadi Rp600 ribu. Sementara penerima bantuan itu totalnya ada sekitar 1,4 juta siswa di Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta, serta SMK, SMA, dan SLB swasta," katanya usai Pelantikan MKKS KBB di SMK Taruna Harapan, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Artinya, jelas dia, jika bantuan dikurangi per siswa Rp100 ribu, maka total anggaran yang dipangkas mencapai Rp140 miliar. 

"Itu bisa jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Jawa Barat," jelasnya yang juga politisi dari Fraksi PKS.

Ia menilai, bantuan BPMU tersebut sangat vital sehingga sebaiknya tidak dilakukan pemotongan. Urgensi dan prioritasnya sangat jelas, bahwa itu untuk sektor pendidikan. 

"Jadi jangan sampai mengorbankan anggaran pendidikan hanya demi dialihkan ke sektor lain yang tidak terlalu urgen," ujarnya.

Ia menegaskan, Komisi V DPRD Jabar bakal mencoba mempertahankan agar BPMU Rp700 ribu per tahun tidak dikurangi. 

"Itu untuk menjamin warga tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan gratis di sekolah swasta yang kewenangannya ada di Pemprov Jabar," tegasnya.

Ia berharap, semoga pertimbangan itu jadi perhatian Banggar DPRD Jabar dan pihak eksekutif (gubernur).

"Pemprov Jabar memang sedang memprioritaskan pembangunan alun-alun, Masjid Aljabbar, dan yang lainnya. Semoga tidak memangkas anggaran pendidikan, masa bantuan ke BUMD mencapai Rp261 miliar, tapi buat pendidikan dikurangi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala SMA Bina Putra Indonesia KBB Yogi Widiasana berharap, hibah BPMU tidak dikurangi nilainya. Pasalnya, untuk sekolah swasta bantuan itu sangat membantu untuk gaji guru honorer yang bekisar antara Rp600 ribu sampai Rp2 juta per bulan tergantung jam mengajarnya. 

"Program itu sudah dijalankan sepuluh tahun lebih dari asalnya Rp350 ribu terus naik hingga sekarang Rp700 ribu dan belum ada cerita dikurangi," ujarnya.

"Kalau dikurangi jadi Rp600 ribu, dampaknya akan ke pengurangan honor guru," tandasnya.*** (agus satia negara)