Pemprov Jabar Bakal Kurangi BPMU, Gaji Guru Honorer Terancam Berkurang
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menyayangkan rencana Pemprov Jabar yang bakal mengurangi anggaran hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi siswa sekolah.
INILAHKORAN, Ngamprah - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menyayangkan rencana Pemprov Jabar yang bakal mengurangi anggaran hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi siswa sekolah.
Menurutnya, pengurangan anggaran hibah BPMU dari Pemprov Jabar bisa menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan mengingat bantuan itu sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah dalam memenuhi biaya operasional.
"BPMU Pemprov Jabar dari asalnya Rp700 ribu per siswa per tahun menjadi Rp600 ribu. Sementara penerima bantuan itu totalnya ada sekitar 1,4 juta siswa di Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta, serta SMK, SMA, dan SLB swasta," katanya usai Pelantikan MKKS KBB di SMK Taruna Harapan, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Baca Juga : Tunggakan PBB Capai Rp308 Miliar, Kepala Bapenda KBB Beberkan Alasannya
Artinya, jelas dia, jika bantuan dikurangi per siswa Rp100 ribu, maka total anggaran yang dipangkas mencapai Rp140 miliar.
"Itu bisa jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Jawa Barat," jelasnya yang juga politisi dari Fraksi PKS.
Ia menilai, bantuan BPMU tersebut sangat vital sehingga sebaiknya tidak dilakukan pemotongan. Urgensi dan prioritasnya sangat jelas, bahwa itu untuk sektor pendidikan.
Baca Juga : 30 Tahun Bermusik, Pas Band Diadili
"Jadi jangan sampai mengorbankan anggaran pendidikan hanya demi dialihkan ke sektor lain yang tidak terlalu urgen," ujarnya.
Halaman :
