Pemprov Jabar Kejar Serapan Anggaran
2018 segera usai. Namun, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat belum maksimal menyerap anggarannya.
INILAH, Bandung-2018 segera usai. Namun, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat belum maksimal menyerap anggarannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa mengatakan Berdasarkan evaluasi terhadap 45 OPD, beberapa di antaranya baru menyerap anggaran di bawah 85 persen. Dia sampaikan, hingga akhir pekan lalu, APBD Jabar 2018 yang nilainya mencapai Rp35,75 triliun baru terserap Rp32,26 triliun atau 90,22 persen.
Penyerapan anggaran paling rendah dialami oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar yang memiliki anggaran Rp1,23 triliun dan baru terserap Rp778,43 miliar.
"Selanjutnya Dinas Perumahan dan Pemukiman baru Rp110,95 miliar dari Rp151,14 miliar," sebut Iwa, Selasa (25/12).
Dia menuturkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar baru menyerap anggarannya 75,1% dari total anggaran sebesar Rp221,33 miliar. Serapan anggaran belum maksimal juga terjadi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jabar, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar. Di mana serapannya masih di bawah 85%.
Iwa sampaikan, pihaknya akan terus mendorong guna mempercepat pembayaran belanja modal, pada setiap OPD yang serapan anggarannya di bawah 85%.
"Kalau itu sudah masuk (dibayar), maka penyerapan akan melesat. Ini OPD yang kita pantau sampai masa akhir, kami lihat masih ada waktu," imbuhnya.
Adapun penyerapan anggaran paling baik ditunjukan Sekretariat DPRD Jabar yang telah menyerap anggarannya sebesar 99,72 persen atau 86,78 miliar dari total anggaran yang sebesar Rp87,03 miliar.
"Satpol PP dari Rp29,64 miliar sudah terserap Rp29,37 miliar. Ini catatan kami dari 45 OPD terkait," katanya.
Dia menilai, ada beberapa faktor lambannya penyerapan anggaran tahun ini di beberapa OPD tersebut. Selain volume yang lebih besar dari tahun sebelumnya, alasan lainnya karena ada sikap kehati-hatian dalam proses pencairan. Setiap pencairan anggaran, kata Iwa, harus dilengkapi berbagai aspek normatif.
Iwa menargetkan, serapan anggaran hingga akhir tahun ini mencapai 93-95 persen. Iwa menegaskan, target tersebut sesuai dengan nilai total dana belanja yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
"Ini akan diketahui pada 2 Januari 2019 nanti, antara 93-95 persen. Namun, kita pastikan realisasi penyerapan anggaran 2018 secara kuantitatif lebih besar dibanding 2017. Kami juga mengantisipasi jika persentasenya sama atau lebih rendah dibanding 2017 lalu," jelas Iwa.
Selain menggenjot penyerapan anggaran, pihaknya sedang mengupayakan agar APBD Jabar 2019 sudah menjadi produk hukum pada 31 Desember 2018 nanti.
Saat ini, tambah Iwa, Pemprov dan DPRD Jabar terus mempercepat jadwal rapat Badan Anggaran terkait hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas Rancangan APBD Jabar 2019.
"Kami harap pekan ini sudah diproses, pekan ini perda (peraturan daerah APBD Jabar 2019) mulai dibahas, sehingga hari terakhir 2018 sudah ada peraturan daerah yang berisi penjabaran APBD 2019," pungkas Iwa.
