Ribuan APK milik Peserta Pemilu 2024 Dipasang diluar Zona di Kabupaten Bandung

INILAHKORAN,Soreang- Sebanyak 4.806 alat peraga kampanye (APK) milik peserta Pemilu 2024 dipasang diluar zona yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) )Kabupaten Bandung. Bahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mencatat ada APK yang dipasang ditempat-tempat terlarang.

"Sebenarnya KPU kan sudah menentukan zona yang dipersilakan untuk digunakan dalam kampanye. Karena mungkin ambisi partai politik, banyak yang memasang di luar zona. Pertama di luar zona, kedua di tempat yang dilarang," kata Koordinator Divisi Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung, Deni Jaelani, Selasa 2 Januari 2024.

Dikatakan Deni,  ribuan APK yang diduga melanggar administrasi itu berdasarkan hasil rekapitilasi aporan dari panitia pengawas rkecamatan (panwascam). Menyikapi hal ini, Bawaslu Kabupaten Bandung mendorong KPU Kabupaten Bandung untuk mengeluarkan rekomendasi kepada partai politik agar menertibkan APK yang menyalahi aturan. Selain itu, ia juga mengimbau agar tidak ada perusakan APK oleh sesama peserta pemilu.

"Sempat ada informasi yang beredar soal perusakan APK. Tapi setelah kami minta dibuatkan laporan, buktinya tidak ada. Sehingga tida bisa kami tindak lanjuti," ujarnya.

Selain soal pemasangan APK, Deni menyatakan bahwa Bawaslu menemukan sejumlah dugaan pelanggaran lainnya. Selama sebulan lebih masa kampanye berjalan, terdapat 14 kegiatan kampanye yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan.

Kemudian ada juga dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh salah seorang kepala desa (kades) di Kecamatan Majalaya. Kades tersebut diduga mengampanyekan salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPR RI, yang merupakan saudaranya.

Menurut Deni, dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada Kades itu akan mulai diambil alih oleh Bawaslu, karena sebelumnya ditangani oleh panwascam. Bawaslu, akan mengkaji dugaan pelanggaran Kades itu, termasuk kelengkapan syarat formil dan materilnya. Bawaslu juga akan membawanya ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), untuk dikaji bersama unsur kepolisian dan kejaksaan.

"Kemarin dari pelapor itu ada kekurangan berkas. Makanya kami minta lengkapi, dari mulai saksi sudah dapat, alat buktinya juga sudah ada. Untuk saksi, kami akan menjaga kerahasiaannya," katanya.

Deni melanjutkan, bahwa Bawaslu saat ini tengah mengawasi proses rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilakukan oleh KPU. Bawaslu juga tengah menyiapkan perekrutan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) yang mulai dibuka pada 2 Januari 2024.(rd dani r nugraha)***